Kompas.com - 29/03/2017, 21:45 WIB
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo memberi sambutan saat mini konser AKON di Kementerian Sosial dalam rangka program AKON Terangi Suku Anak Dalam, Orang Rimba, dan Komunitas Adat Terpencil, Rabu (8/3/2017). Program donasi AKON bagi Suku Anak Dalam tersebut mencangkup instalasi peralatan pembangkit listrik tenaga matahari di tiap rumah dan mempromosikan penghematan energi. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMenteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo memberi sambutan saat mini konser AKON di Kementerian Sosial dalam rangka program AKON Terangi Suku Anak Dalam, Orang Rimba, dan Komunitas Adat Terpencil, Rabu (8/3/2017). Program donasi AKON bagi Suku Anak Dalam tersebut mencangkup instalasi peralatan pembangkit listrik tenaga matahari di tiap rumah dan mempromosikan penghematan energi. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo memastikan, Kementeriannya melibatkan publik dalam mengawasi penyaluran dana desa.

Jika masyarakat menemukan masalah dalam penyaluran dana desa, bisa melaporkannya melalui sambungan telepon ke nomor 15040.

"Masyarakat juga diminta dilibatkan sehingga masyarakat ikut mengawasi, sehingga lebih baik," kata Eko,seusai rapat terbatas mengenai dana desa, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Eko mengatakan, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo berkali-kali menekankan bahwa penyaluran dana desa harus dikawal dengan baik.

Untuk menindaklanjuti pesan Presiden itu, Eko memastikan, Kementerian Desa sudah melakukan pengawasan berlapis.

Kemendes bekerja sama dengan Kepolisian hingga membentuk satuan tugas dana desa.

Namun, menurut Eko, keterlibatan masyarakat yang merasakan langsung manfaat dari dana desa juga diperlukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi cukup lapor saja ke 15040 gratis," ujar Eko.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas siang ini, Jokowi menyinggung adanya 241 desa tak mendapat desa pada tahun anggaran 2016 lalu.

Akan tetapi, Eko menyebutkan jumlahnya sebanyak 245 desa.

Eko beralasan, hal ini terjadi karena sebagian kabupaten/kota belum menyiapkan aturan mengenai dana desa.

Ia menjanjikan, masalah ini akan segera diatasi dan tak terulang pada tahun ini.

Kompas TV Dana Desa Ditambah Tahun 2017?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor Bagi Perempuan Berpatisipasi dalam Mengambil Keputusan

Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor Bagi Perempuan Berpatisipasi dalam Mengambil Keputusan

Nasional
Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

Nasional
Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

Nasional
Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

Nasional
Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Nasional
57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

Nasional
Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

Nasional
Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado Diduga Terima Suap DAK Lampung Tengah

Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado Diduga Terima Suap DAK Lampung Tengah

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Bantuan kepada Pasien Terdampak Erupsi Semeru di RSUD Pasirian

Kepala BNPB Serahkan Bantuan kepada Pasien Terdampak Erupsi Semeru di RSUD Pasirian

Nasional
Temui Jokowi di Istana, Johan Budi: Saya Kasih Second Opinion soal Tugas Para Menterinya

Temui Jokowi di Istana, Johan Budi: Saya Kasih Second Opinion soal Tugas Para Menterinya

Nasional
Polri Pastikan Proses Rekrutmen Eks Pegawai KPK Jadi ASN Berjalan Cepat

Polri Pastikan Proses Rekrutmen Eks Pegawai KPK Jadi ASN Berjalan Cepat

Nasional
Novel Baswedan dan 43 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri

Novel Baswedan dan 43 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.