Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan 245 Desa Belum Terima Dana Desa

Kompas.com - 29/03/2017, 18:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengakui, pada tahun anggaran 2016, ada 245 desa yang belum menerima dana desa.

Hal ini merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan ada 241 desa yang belum menerima dana tersebut.

Belum cairnya dana desa untuk 245 desa itu karena sejumlah faktor.

"Yang paling besar menyangkut kesiapan dari kabupaten atau daerah bersangkutan yang membuat aturan mengenai dana desanya," kata Eko, usai rapat terbatas terkait dana desa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Eko mengatakan, jika aturan belum disiapkan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak bisa menyalurkan dana desa.

Menurut Eko, tak siapnya sejumlah daerah membuat aturan mengenai dana desa ini karena adanya perubahan nomenklatur.

"Kemarin salah satunya karena ada perubahan nomenklatur dari tadinya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lalu diubah jadi Dinas Desa. Nah itu yang menyebabkan keterlambatan," ujar Eko.

(Baca: Jokowi: 241 Desa Belum Menerima Dana Desa)

Eko memastikan, saat ini anggaran untuk sejumlah desa itu sudah cair. Sebagian lainnya akan segera dicairkan dalam waktu dekat.

Pada tahun 2017 ini, semua desa dipastikan akan menerima dana desa tanpa terkecuali.

"Tahun ini harusnya enggak ada masalah," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Selain belum siapnya daerah dalam menyusun aturan mengenai dana desa, ada sejumlah faktor lain yang menyebabkan dana desa belum disalurkan.

Misalnya, ada desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan, dan ada desa yang status hukumnya bermasalah.

Selain itu, ada pula desa yang ternyata tidak ada penduduknya.

"Itu masuk kategori desa, tapi ternyata bagian dari perkebunan baik swasta maupun PTP. Otomatis kami tidak salurkan," kata Eko.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com