Kompas.com - 29/03/2017, 15:31 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan lebih fokus mengatasi persoalan ketimpangan, bukan saja ketimpangan antardaerah, ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin, tapi juga ketimpangan antara desa dengan kota.

"Ketimpangan antara desa dengan kota penting untuk segera kita atasi, karena hal itu menjadi penyebab terus meningkatnya urbanisasi dari tahun ke tahun," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Dari data yang diterima Jokowi, pada 2010, tercatat persentase penduduk kota sebesar 49,8 persen.

Kemudian pada 2015 meningkat menjadi 53,3 persen. Diprediksi pada tahun 2025 mencapai 60 persen.

Sementara itu, persentase kemiskinan di pedesaan tercatat mencapai 13,96 persen. Hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,7 persen. 

(Baca: Mensos: Tahun 2017, Ketimpangan Desa dan Kota Masih Jadi PR)

"Untuk itu, pada rapat terbatas pada sore hari ini, kita akan membahas percepatan pembangunan desa," ucap Jokowi.

Jokowi melanjutkan, sejak tahun 2015, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Pada tahun 2015, dialokasikan 20,76 Triliun. Angka itu menjadi 46,98 Triliun pada tahun 2016.

Dan pada tahun 2017 ini, Pemerintah menyalurkan dana desa sebesar 60 triliun.

Jokowi berpesan agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa tersebut bisa betul-betul efektif sehingga memberikan manfaat bagi warga di desa, terutama pada penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan.

(Baca: Fokus Atasi Ketimpangan, Pemerintah Mulai Bahas Anggaran 2018)

Terkait dengan penyaluran, Jokowi mendapatkan laporan bahwa pada tahun anggaran 2016, masih ada 4 kabupaten/ kota yang dana desanya tidak cair dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah karena keterlambatan di Pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, ada 241 desa yang belum menerima dana desa karena berbagai faktor.

"Saya minta masalah ini bisa segera diatasi. Dan tahun 2017 ini, saya minta dipastikan betul semua desa bisa menerima dana desa," ucap Jokowi.

Kompas TV Ketimpangan Ekonomi Indonesia Masih Tinggi

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Nasional
Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Nasional
Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Nasional
Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Nasional
Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Nasional
Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Nasional
Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Nasional
Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Nasional
Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Nasional
Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Nasional
Jokowi: Penggunaan Produk Impor Harus Semakin Kecil dan Dihilangkan

Jokowi: Penggunaan Produk Impor Harus Semakin Kecil dan Dihilangkan

Nasional
RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Disetujui DPR, Prabowo: Alhamdulillah, Sudah 15 Tahun...

RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Disetujui DPR, Prabowo: Alhamdulillah, Sudah 15 Tahun...

Nasional
Polri Sebut Ismail Bolong Akan Masuk DPO jika Tak Kooperatif

Polri Sebut Ismail Bolong Akan Masuk DPO jika Tak Kooperatif

Nasional
RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.