Indonesia dan Perancis Mendorong Perdamaian Palestina-Israel

Kompas.com - 29/03/2017, 14:34 WIB
Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Perancis Francois Hollande saat aara penandatanganan lima MoU di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/3/2017). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo dan Presiden Republik Perancis Francois Hollande saat aara penandatanganan lima MoU di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/3/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain soal isu peningkatan kerja sama ekonomi, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Republik Perancis Francois Hollande juga membicarakan berbagai isu internasional.

Isu yang dibicarakan itu mulai dari kemerdekaan Palestina hingga kontraterorisme.

Tentang kemerdekaan Palestina, Jokowi menyebut, Indonesia dan Perancis sepakat mendorong perdamaian Palestina-Israel.

"Kedua negara sepakat untuk terus memperjuangkan tercapainya perdamaian Palestina- Israel melalui konsep two state solution," ujar Jokowi ketika joint press statement di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Selain itu, Indonesia dan Perancis sepakat untuk terus memperjuangkan perdamaian dunia dengan memerangi ekstremisme dan terorisme.

Salah satu caranya adalah dengan menyampaikan pesan-pesan mengenai toleransi antarumat beragama.

Kedua negara juga sepakat menghilangkan xenophobia demi meminimalisir ekstremisme dan terorisme. Xenophobia merupakan rasa ketidaksukaan terhadap orang, nilai bahkan negara asing.

Presiden Hollande menambahkan, Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di dunia.

Namun, Hollande juga mengetahui bahwa Indonesia menjunjung prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa. Hal itu dapat menjadi teladan Perancis.

"Indonesia mampu mengamalkan patokan kebinekaan yang bersifat toleran. Ini harus menjadi ilham bagi kami tentu saja," ujar Hollande.

(Baca juga: Jokowi Sebut Kunjungan Presiden Perancis Bersejarah)

Perancis, lanjut Hollande, juga memiliki prinsip persatuan dan kesatuan yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia.

"Di Perancis kami memiliki model lainnya yang pada prinsipnya sama, yaitu kebebasan dan saling toleransi," ujar Hollande.

"Di Indonesia, melalui konsep Islam yang hidup bersama tetapi harus sama-sama kuat menghadapi ancaman terorisme tanpa diskriminasi apapun terhadap agama," kata dia.

(Baca juga: Ini Lima Nota Kesepahaman yang Diteken Indonesia dan Perancis)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X