KPK, Polri, dan Kejagung Rancang SPDP Elektronik

Kompas.com - 29/03/2017, 11:56 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Raharjo, dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam konferensi pers usai penandatanganan MoU di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/3/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Raharjo, dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam konferensi pers usai penandatanganan MoU di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/3/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung memperpanjang nota kesepahaman (MoU) dalam kerja sama pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, salah satu poin baru yang akan digodok bersama Polri dan Kejaksaan Agung yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berbasis elektronik atau e-SPDP.

"Jadi kita punya data yang sama terkait penanganan tipikor di seluruh Indonesia," ujar Agus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Dengan adanya e-SPDP, maka tiga instansi itu bisa saling bertukar informasi penyidikan yang tengah berjalan secara cepat untuk selanjutnya berkoordinasi dan supervisi.


(Baca: KPK dan Polri Tangkap Tangan Pejabat di Tapanuli Utara)

Selama ini, SPDP dikirim berbentuk surat dan memakan waktu. Dengan adanya SPDP format baru, pemberitahuan bisa disampaikan lebih cepat.

"Kalau sudah berjalan penuh, dengan mudah kita ketahui seluruh kasus Tipikor yang ditangani Kejari, Kejati, Polres, Polda, dan KPK. Seluruh Indonesia data penyidikan tipikor ada," kata Agus.

Agus mengatakan, ketiga lembaga penegak hukum ini juga akan membentuk forum yang akan memonitor SPDP di tingkat pusat.

Tim ini ditangani oleh Kepala Bareskrom Polri, Deputi Pendindakan KPK, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Pertukaran informasi tersebut, kata Agus, akan membantu penanganan perkara di daerah.

"Misalkan, pelakunya bukan orang yang mendapatkan perhatian orang banyak, di daerah, mungkin dari KPK bisa diserahkan ke polisi atau Kejari di daerah. Ini akan sangat efisien," kata Agus.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X