Kompas.com - 28/03/2017, 12:17 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta pemerintah menunjukkan keberpihakannya pada rakyat terkait penolakan pabrik semen oleh petani di kawasan Pegunungan Kendeng, Provinsi Jawa Tengah.

Para petani tersebut menghendaki izin penambangan PT Semen Indonesia dicabut karena merusak lingkungan.

Menurut Zulkifli, pengelolaan sumber daya alam (SDA), terutama yang tak dapat diperbarui, akan selalu menimbulkan risiko.

Oleh sebab itu pemerintah harus menjelaskan apa manfaat yang bisa didapat oleh masyarakat sekitar dengan berdirinya pabrik semen.

"Pengelolaan SDA pasti akan selalu ada risikonya. Namun saya meminta kepada pemerintah pusat maupun daerah, harus ada alternatif penghasilan lain karena SDA-nya diambil," ujar Zulkifli saat ditemui usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Muslimat Nahdlatul Ulama di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2017).

(Baca: Fadli Zon: Soal Kendeng, Presiden Jangan Buang Badan)

"Harus jelas manfaat apa yang didapat dari adanya tambang atau pabrik semen untuk masyarakat di situ karena mereka yang menghadapi risiko di sana," tuturnya.

Zulkifi menuturkan, idealnya pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah di suatu daerah harus memberikan manfaat atau keuntungan paling besar kepada masyarakat.

Sebab, Masyarakat di pegunungan Kendeng memiliki risiko kehilangan mata pencahariannya sebagai petani apabila pemerintah memutuskan tetap mendirikan pabrik semen.

"Kalau ada SDA yang diambil perusahaan, jangan perusahaan saja dong yang untung. Jangan pemerintah saja. Tapi masyarakat sekitar harus mendapat manfaat yang paling besar karena mereka akan kehilangan masa depan di bidang yang mereka pahami sekarang," ucapnya.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko Optimistis Pandemi Covid-19 Berakhir Tahun Ini

Moeldoko Optimistis Pandemi Covid-19 Berakhir Tahun Ini

Nasional
Jokowi Dinilai Ragukan Mendag Hingga Tugaskan Luhut Urus Minyak Goreng

Jokowi Dinilai Ragukan Mendag Hingga Tugaskan Luhut Urus Minyak Goreng

Nasional
Densus 88 Tangkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang

Densus 88 Tangkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang

Nasional
Korban Investasi Bodong KSP Sejahtera Bersama Minta Kasusnya Ditangani Bareskrim

Korban Investasi Bodong KSP Sejahtera Bersama Minta Kasusnya Ditangani Bareskrim

Nasional
Kemenkes: Kasus Dugaan Hepatitis Akut Tambah 2, Totalnya Jadi 16 Pasien

Kemenkes: Kasus Dugaan Hepatitis Akut Tambah 2, Totalnya Jadi 16 Pasien

Nasional
Lili Pintauli Beri Pembekalan Antikorupsi kepada 45 Finalis Puteri Indonesia

Lili Pintauli Beri Pembekalan Antikorupsi kepada 45 Finalis Puteri Indonesia

Nasional
Dalang Investasi Bodong KSP Sejahtera Bersama Ditangkap Korbannya, Dibawa ke Bareskrim Polri

Dalang Investasi Bodong KSP Sejahtera Bersama Ditangkap Korbannya, Dibawa ke Bareskrim Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Kepala BIN Sulteng Jadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Sesuai Putusan MK

Mahfud MD Sebut Kepala BIN Sulteng Jadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Sesuai Putusan MK

Nasional
Wamenkumham: Pidana Mati 'Debatable', Aktivis Antikorupsi dan HAM Tak Pernah Satu Suara

Wamenkumham: Pidana Mati "Debatable", Aktivis Antikorupsi dan HAM Tak Pernah Satu Suara

Nasional
Di Balik Pesona NU yang Jadi Rebutan Elite Menjelang Tahun Politik

Di Balik Pesona NU yang Jadi Rebutan Elite Menjelang Tahun Politik

Nasional
Finlandia Tertarik Kerja Sama dengan Indonesia Bangun IKN Ramah Lingkungan

Finlandia Tertarik Kerja Sama dengan Indonesia Bangun IKN Ramah Lingkungan

Nasional
KPK Dukung Tim Khusus Lintas Kementerian Berantas Mafia Tanah

KPK Dukung Tim Khusus Lintas Kementerian Berantas Mafia Tanah

Nasional
Menteri LHK Siti Nurbaya Minta Bimbingan KPK Menginvestigasi Kasus Korupsi

Menteri LHK Siti Nurbaya Minta Bimbingan KPK Menginvestigasi Kasus Korupsi

Nasional
Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Nasional
Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.