Pansel Wawancarai 5 Calon Hakim MK Pengganti Patrialis Akbar

Kompas.com - 27/03/2017, 09:50 WIB

Wakil Ketua Komisi Yudisial, Sukma Violetta, sedang memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat pleno pemilihan ketua dan wakil ketua KY di Gedung KY, Kramat Raya, Jumat (26/2/2016).



Kristian Erdianto Wakil Ketua Komisi Yudisial, Sukma Violetta, sedang memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat pleno pemilihan ketua dan wakil ketua KY di Gedung KY, Kramat Raya, Jumat (26/2/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak enam dari 11 calon hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) akan menjalani tahap wawancara oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel), Senin (27/3/2017).

Wawancara akan dilaksanakan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara.

Anggota Tim Pansel Sukma Violetta mengatakan, seleksi wawancara akan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Tim Pansel akan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk menggali wawasan calon hakim.

"Kami akan menanyakan hal-hal terkait konstitusi, kenegarawanan, integritas, dan kode etik," kata Sukma saat dihubungi, Senin.

Kelima calon yang akan mengikuti seleksi wawancara pada hari ini, yakni pengajar Hukum Islam UII Yogyakarta Muslich KS, Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Mudji Estiningsih, Guru Besar Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra, Guru Besar Hukum Agraria USU Medan Muhammad Yamin Lubis, dan mantan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Wicipto Setiadi.

Sementara, enam orang lainnya akan mengikuti seleksi wawancara pada 29 Maret 2017.

Mereka adalah Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Politik, Hukum, HAM Kemenkumham Hotman Sitorus, dosen Hukum Tata Negara Universitas Tadulako Abdul Rasyid Thalib, advokat bidang litigasi dan konsultan hukum korporasi Chandra Yusuf, pengajar hukum Universitas Nusa Cendana Kupang Bernard L Tanya, Konsultan Manajemen Hukum Perusahaan Eddhi Sutarto, dan pengajar hukum tata negara dan administrasi negara UKSW Salatiga Krishna Djaya Darumurti.

Sukma menambahkan, Tim Pansel membutuhkan sekitar satu jam untuk mewawancarai peserta.

Pada 31 Maret 2017, Tim Pansel akan menyerahkan tiga nama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari tiga nama yang direkomendasikan itu, Presiden akan memilih satu orang sebagai pengganti Patrialis Akbar yang diberhentikan setelah diduga terlibat kasus suap.

Presiden memiliki waktu tujuh hari untuk menetapkan hakim MK definitif.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KASBI Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

KASBI Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X