2016, Konten Berisi Ujaran Kebencian Paling Banyak Diadukan ke Polisi - Kompas.com

2016, Konten Berisi Ujaran Kebencian Paling Banyak Diadukan ke Polisi

Kompas.com - 26/03/2017, 08:46 WIB
KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Kasubdit IT dan Cyber Crime Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Himawan Bayu Aji

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Subdit IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, konten berisi ujaran kebencian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak diadukan masyarakat ke polisi.

Pada 2015, jumlah laporan yang masuk berkaitan dengan ujaran kebencian sebanyak 671 laporan. Tahun 2016, jumlah laporan mengenai hal itu juga tinggi.

"Tertinggi 2016 itu hate speech, soal SARA," ujar Himawan dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (25/3/2017) malam.

Ujaran kebencian itu meliputi pencemaran nama baik, pelecehan, fitnah, provokasi, dan ancaman.

Dari laporan itu, yang baru ditangani 199 kasus.

Sementara itu, kejahatan dunia maya seperti penipuan online menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah laporan sebanyak 639. Dari jumlah itu, baru diselesaikan 185 kasus.

Banyaknya laporan tersebut, khususnya untuk ujaran kebencian, tak terlepas dari maraknya kabar hoax. Himawan mengatakan, konten tersebut dibuat mulanya untuk iseng. Pembuatnya tak menyadari bahwa ada pasal pidana yang bisa menjerat mereka.

"Tak luput polisi juga kena, ada percakapan Whatsapp Kapolri dengan Polda Metro Jaya, lalu foto ini," kata Himawan sambil menunjukkan foto Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dengan Wakil Kapolri Syafruddin yang diedit seperti memakai topi santa. "Ini saat melaksanakan gelar perkara Ahok," kata dia.

Cara yang dilakukan untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut salah satunya dengan menutup akun yang menyebarkan hoax. Di sisi lain, kata Himawan, Polri poaktif mencari berita positif untuk disebarkan ke masyarakat.


EditorEgidius Patnistik
Komentar

Terkini Lainnya

Tiga Menteri Jadi Timses, Istana Pastikan Kinerja Tidak Terganggu

Tiga Menteri Jadi Timses, Istana Pastikan Kinerja Tidak Terganggu

Nasional
4 Dosen Peraih Akademisi Terbaik Kemenristek, Universitas Mana Saja?

4 Dosen Peraih Akademisi Terbaik Kemenristek, Universitas Mana Saja?

Edukasi
7 Fakta Terbaru Rentetan Gempa Lombok, dari 101 Gempa Susulan hingga Warga Tidur di Trotoar

7 Fakta Terbaru Rentetan Gempa Lombok, dari 101 Gempa Susulan hingga Warga Tidur di Trotoar

Regional
Pemasok Miras Oplosan yang Tewaskan 3 Orang Mengaku Mantan Atlet

Pemasok Miras Oplosan yang Tewaskan 3 Orang Mengaku Mantan Atlet

Regional
Mendikbud Sebut Tindakan Joni Tunjukkan Keberhasilan Pendidikan Karakter

Mendikbud Sebut Tindakan Joni Tunjukkan Keberhasilan Pendidikan Karakter

Nasional
KPK Tahan 2 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap

KPK Tahan 2 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap

Nasional
Siswa SMK di Jaksel Diduga Ditendang dan Diinjak Kakak Kelasnya

Siswa SMK di Jaksel Diduga Ditendang dan Diinjak Kakak Kelasnya

Megapolitan
Malaysia Gelar Pencarian Bahan Radioaktif yang Dilaporkan Menghilang

Malaysia Gelar Pencarian Bahan Radioaktif yang Dilaporkan Menghilang

Internasional
Tak Dengar Peringatan Warga, Pengemudi Mobil Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi

Tak Dengar Peringatan Warga, Pengemudi Mobil Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi

Megapolitan
Merasa Dibohongi Manajemen, Ratusan Sopir Go-Car Geruduk Kantor Go-Jek

Merasa Dibohongi Manajemen, Ratusan Sopir Go-Car Geruduk Kantor Go-Jek

Regional
Tak Hanya Makanan, Korban Gempa Lombok Butuh Terpal untuk Bangun Tenda

Tak Hanya Makanan, Korban Gempa Lombok Butuh Terpal untuk Bangun Tenda

Megapolitan
DKI Akan Ubah Gedung Eks Kodim Jadi Taman Budaya Benyamin Sueb

DKI Akan Ubah Gedung Eks Kodim Jadi Taman Budaya Benyamin Sueb

Megapolitan
Fahri Hamzah: Pemerintah Harusnya Prioritaskan Korban Gempa Lombok, Bukan Pariwisata

Fahri Hamzah: Pemerintah Harusnya Prioritaskan Korban Gempa Lombok, Bukan Pariwisata

Nasional
Kirim Bantuan ke Lombok, Rombongan Pemda DIY ikut Merasakan Gempa

Kirim Bantuan ke Lombok, Rombongan Pemda DIY ikut Merasakan Gempa

Regional
Periksa Bupati Labuhanbatu Utara, KPK Dalami Proses Pembahasan Dana Perimbangan

Periksa Bupati Labuhanbatu Utara, KPK Dalami Proses Pembahasan Dana Perimbangan

Nasional
Close Ads X