Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Puan: Percepatan Persiapan Asian Games Tetap Jaga Akuntabilitas

Kompas.com - 25/03/2017, 17:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, penyelenggaraan Asian Games 2018 sudah semakin dekat, sehingga persiapan harus dipercepat.

Namun, Puan juga menegaskan percepatan ini tetap mengedepankan akuntabilitas. Untuk memastikan akuntabilitas itu, nantinya, akan dibentuk sebuah Badan Layanan Umum (BLU).

"Karena ini tinggal 17 bulan lagi, maka harus buat BLU namun di sisi lain juga harus tetap menjaga akuntabilitas keuangan," ujar Puan Maharani usai rapat persiapan Asian Games 2018 di Kantor Komite Olimpiade Indonesia, Jakarta, Sabtu (25/3/2017).

(Baca: Jusuf Kalla: Asian Games 2018 Pertandingkan 36 Cabang Olahraga)

Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla itu dihadiri sejumlah pejabat terkait, diantaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Presiden Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) Eric Thohir.

Puan mengatakan, dalam pelaksanaan pembentukan BLU itu, perlu ada pendampingan intensif dari sejumlah lembaga.

Lembaga yang terlibat mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Menpora dan juga panitia Asian Games atau Inasgoc.

Pendampingan itu terkait dengan hal-hal apa saja yang bisa dikerjakan melalui mekanisme BLU.

"Kalau semua pekerjaan lelang kan tak akan cukup dalam waktu 17 bulan. Padahal harus melakukan percepatan. Karena itulah, maka kita minta mana-mana saja yang mendesak dan urgen sehingga harus memakai mekanisme BLU," jelas Puan.

Di sisi lain, lanjut Puan, tak semua pengerjaan program bisa memakai BLU. Sebab mekanisme ini memiliki kriteria mendesak dan sangat urgen saja.

"Jadi kalau tidak mendesak dan tidak urgen tak usah pakai BLU. Nah, apa saja yang masuk mendesak ini, maka harus dikaji," ucapnya.

(Baca: Anggaran Pembangunan Infrastruktur Asian Games 2018 Rp 5,5 Triliun)

Puan menegaskan, penyelenggaraan Asian Games ini tentunya harus betul-betul menjaga akuntabilitas.

"Jangan sampai setelah Asian Games lalu jadi masalah. Atau akuntabilitas malah menyandera dan bermasalah," ucap Puan.

Kompas TV Pembangunan Infrastruktur Asian Games Sesuai Rencana

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com