Jokowi Tugaskan 6 Menteri Bahas RUU Pertembakauan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menugaskan enam menteri untuk membahas rancangan Undang-Undang Pertembakauan bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini diketahui dari surat presiden (surpres) yang dikirimkan ke DPR.

Jokowi menugaskan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Surat bernomor R-16/Pres/03/2017 ditandatangani Jokowi pada tanggal 17 Maret 2017 lalu.

Inisiator RUU Pertembakauan Mukhammad Misbakhun membenarkan soal keberadaan surat itu. Pemerintah sebelumnya sempat berubah sikap soal RUU Pertembakauan ini. Menkumham sempat menyebut bahwa Presiden menolak pembahasan dan tak akan mengirimkan surpres.

(Baca: Ketua MPR: RUU Pertembakauan Hanya Akal-akalan)

Yasonna mengatakan, perubahan sikap ini terjadi setelah ada pembicaraan antara perwakilan pemerintah dan DPR pada Senin (20/3/2017) kemarin. Pemerintah diwakili oleh Yasonna, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Deputi Perundang-undangan Sekretariat Negara menemui pimpinan Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo.

Dalam pertemuan itu, pihak DPR menyatakan tidak bersedia menarik RUU Pertembakauan yang sudah diusulkan ke pemerintah. Karena hal itu lah, lanjut Yasonna, pemerintah pun mau tidak mau harus mengirimkan surpres, sebagaimana yang diatur dalam UU.

Sementara, Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo menegaskan, RUU inisiatif DPR tidak bisa ditolak oleh Presiden. Firman menambahkan, RUU inisiatif DPR yang diusulkan secara perorangan seperti RUU Pertembakauan, hanya bisa dibatalkan oleh para pengusul.

(Baca: RUU Pertembakauan Dinilai Bertentangan dengan 14 Undang-Undang)

Hingga saat ini para pengusul RUU Pertembakauan bersikeras untuk tetap melanjutkan pembahasan. Firman mengatakan, jika pemerintah tidak menyepakati draf RUU Pertembakauan yang ada, maka di dalam surpres nantinya bisa disampaikan keberatannya.

Begitu pula bila pemerintah hanya menyetujui beberapa draf, bisa disampaikan keberatannya atas draf yang tidak disepakati. Namun, tak ada keberatan atau pun catatan dalam draf surat presiden yang dikirimkan ke DPR.