Kompas.com - 24/03/2017, 17:17 WIB
Petisi Jangan rusak pilkada dengan isu SARA! di change.org. change.orgPetisi Jangan rusak pilkada dengan isu SARA! di change.org.
EditorBayu Galih

YOGYAKARTA - Hasil penelitian tim Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada menunjukkan, petisi dalam jaringan belum digunakan secara efektif sebagai alat advokasi kebijakan. Meski jumlah pengguna petisi dalam jaringan semakin banyak, belum ada lembaga berpayung hukum yang menampung kegiatan ini.

Berdasarkan jumlah petisi dalam jaringan (daring) change.org Indonesia dari Februari 2016 hingga Februari 2017, dari total 1.521 petisi, hanya empat petisi yang berhasil memberi dampak perubahan. "Kesamaan dari keempat petisi tersebut adalah sama-sama terdapat upaya advokasi langsung di dunia nyata terhadap pihak sasaran petisi. Hal ini menunjukkan, demokrasi digital di Indonesia tidak bisa bergerak sendiri dalam upaya advokasi," ujar peneliti Center for Digital Society (CFDS) UGM, Chiara Anindya, Kamis (23/3).

Ada dua petisi yang sepintas berhasil mendapat respons dan tindak lanjut dari pihak sasaran petisi daring. Pertama, terkait remaja berpaspor Perancis, Gloria Natapraja Hamel, sebagai tim penurun bendera pusaka dalam upacara penurunan bendera di Istana Negara saat Hari Ulang Tahun Ke-71 RI. Kedua, penolakan terhadap rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait pengetatan remisi napi korupsi.

"Namun, kami tidak menemukan korelasi langsung antara jumlah pendukung petisi dan keberhasilan dua petisi itu. Peran media massa juga besar dalam memengaruhi kebijakan pengambil keputusan," ujar Chiara.

Managing Director CFDS Dedy Permadi menyayangkan belum adanya lembaga yang menampung petisi-petisi itu. Imbasnya, tidak ada kewajiban pemerintah menjawab petisi yang sudah terakumulasi. Di Amerika Serikat, petisi daring akan ditampung Gedung Putih. Ada aturan tertulis, apabila petisi didukung 100.000 orang sebelum 30 hari, pemerintah wajib menjawab petisi tersebut. (DIM)
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Maret 2017, di halaman 2 dengan judul "Advokasi Lewat Petisi Daring Belum Efektif".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

Nasional
WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

Nasional
Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani 'Overhaul'

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani "Overhaul"

Nasional
Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Nasional
Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Nasional
Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.