Kompas.com - 24/03/2017, 17:17 WIB
Petisi Jangan rusak pilkada dengan isu SARA! di change.org. change.orgPetisi Jangan rusak pilkada dengan isu SARA! di change.org.
EditorBayu Galih

YOGYAKARTA - Hasil penelitian tim Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada menunjukkan, petisi dalam jaringan belum digunakan secara efektif sebagai alat advokasi kebijakan. Meski jumlah pengguna petisi dalam jaringan semakin banyak, belum ada lembaga berpayung hukum yang menampung kegiatan ini.

Berdasarkan jumlah petisi dalam jaringan (daring) change.org Indonesia dari Februari 2016 hingga Februari 2017, dari total 1.521 petisi, hanya empat petisi yang berhasil memberi dampak perubahan. "Kesamaan dari keempat petisi tersebut adalah sama-sama terdapat upaya advokasi langsung di dunia nyata terhadap pihak sasaran petisi. Hal ini menunjukkan, demokrasi digital di Indonesia tidak bisa bergerak sendiri dalam upaya advokasi," ujar peneliti Center for Digital Society (CFDS) UGM, Chiara Anindya, Kamis (23/3).

Ada dua petisi yang sepintas berhasil mendapat respons dan tindak lanjut dari pihak sasaran petisi daring. Pertama, terkait remaja berpaspor Perancis, Gloria Natapraja Hamel, sebagai tim penurun bendera pusaka dalam upacara penurunan bendera di Istana Negara saat Hari Ulang Tahun Ke-71 RI. Kedua, penolakan terhadap rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait pengetatan remisi napi korupsi.

"Namun, kami tidak menemukan korelasi langsung antara jumlah pendukung petisi dan keberhasilan dua petisi itu. Peran media massa juga besar dalam memengaruhi kebijakan pengambil keputusan," ujar Chiara.

Managing Director CFDS Dedy Permadi menyayangkan belum adanya lembaga yang menampung petisi-petisi itu. Imbasnya, tidak ada kewajiban pemerintah menjawab petisi yang sudah terakumulasi. Di Amerika Serikat, petisi daring akan ditampung Gedung Putih. Ada aturan tertulis, apabila petisi didukung 100.000 orang sebelum 30 hari, pemerintah wajib menjawab petisi tersebut. (DIM)
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Maret 2017, di halaman 2 dengan judul "Advokasi Lewat Petisi Daring Belum Efektif".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

Nasional
Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Nasional
Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Resmi Dinamai 'Nusantara', Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Resmi Dinamai "Nusantara", Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Nasional
RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

Nasional
TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

Nasional
Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

Nasional
Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Nasional
Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

Nasional
Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Nasional
Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.