Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri dan KPK Diminta Perjelas Status Hukum Paslon di Pilkada DKI

Kompas.com - 24/03/2017, 17:11 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahap pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan berlangsung pada Rabu (19/4/2017).

Dua pasangan calon, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi pilihan masyarakat Jakarta saat menggunakan hak politiknya.

Pendiri Nation and Character Building Institute Juliaman Saragih mengatakan, masyarakat Ibu Kota membutuhkan pemimpin yang jujur.

Untuk itu, Saragih meminta penegak hukum memberikan kejelasan status hukum calon kepala daerah itu.

"Pihak kepolisian, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), deklarasi status perkaran masing-masing. Jadi rakyat sudah tahu, 'oh ini pemimpin berisih'," kata Saragih dalam diskusi bertajuk "Mencari Pemimpin Berintegritas: Kegembiraan vs Kepalsuan di Para Syndicate, Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

Sementara Anies Baswedan dilaporan dalam dugaan korupsi pendanaan Frankfurt Book Fair tahun 2015.

(Baca: Anies Pertanyakan Latar Belakang Pelaporannya ke KPK)

Pelapor menyangka Anies menyalahgunakan jabatan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia dilaporkan ke KPK.

Kemudian, Sandiaga Uno terseret dalam kasus dugaan penggelapan penjualan sebidang tanah, bersama dengan rekan bisnisnya Andreas Tjahjadi.

Ia dilaporkan oleh Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward S Soeryadjaya ke Polda Metro Jaya.

"Dan Djarot dalam kasus Sumber Waras. Ini penting agar masyarakat tahu dalam mencari pemimpin yang berintegritas. Perlu ditegaskan status hukum sebelum masyarakat masuk ke kotak suara," ucap Juliaman.

Selain itu, Juliaman menyayangkan maraknya isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang menjadi perbincangan di masyarakat.

(Baca: Sandiaga Kembali Dilaporkan ke Polisi oleh Fransiska Kumalawati)

Ia menilai isu tersebut meniadakan evaluasi terhadap visi misi dan program kerja para calon.

"Isu sekunder, SARA, diekspos menjadi utama. Yang primer menjadi terpinggirkan. Di pinggiran Jakarta sangat terasa ketegangan yang seharusnya tidak ada akibat keegoisan politik," ujar Juliaman.

Kompas TV Manakar Dukungan Koalisi Parpol di Putaran Kedua (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com