Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri dan KPK Diminta Perjelas Status Hukum Paslon di Pilkada DKI

Kompas.com - 24/03/2017, 17:11 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahap pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan berlangsung pada Rabu (19/4/2017).

Dua pasangan calon, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi pilihan masyarakat Jakarta saat menggunakan hak politiknya.

Pendiri Nation and Character Building Institute Juliaman Saragih mengatakan, masyarakat Ibu Kota membutuhkan pemimpin yang jujur.

Untuk itu, Saragih meminta penegak hukum memberikan kejelasan status hukum calon kepala daerah itu.

"Pihak kepolisian, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), deklarasi status perkaran masing-masing. Jadi rakyat sudah tahu, 'oh ini pemimpin berisih'," kata Saragih dalam diskusi bertajuk "Mencari Pemimpin Berintegritas: Kegembiraan vs Kepalsuan di Para Syndicate, Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

Sementara Anies Baswedan dilaporan dalam dugaan korupsi pendanaan Frankfurt Book Fair tahun 2015.

(Baca: Anies Pertanyakan Latar Belakang Pelaporannya ke KPK)

Pelapor menyangka Anies menyalahgunakan jabatan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia dilaporkan ke KPK.

Kemudian, Sandiaga Uno terseret dalam kasus dugaan penggelapan penjualan sebidang tanah, bersama dengan rekan bisnisnya Andreas Tjahjadi.

Ia dilaporkan oleh Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward S Soeryadjaya ke Polda Metro Jaya.

"Dan Djarot dalam kasus Sumber Waras. Ini penting agar masyarakat tahu dalam mencari pemimpin yang berintegritas. Perlu ditegaskan status hukum sebelum masyarakat masuk ke kotak suara," ucap Juliaman.

Selain itu, Juliaman menyayangkan maraknya isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang menjadi perbincangan di masyarakat.

(Baca: Sandiaga Kembali Dilaporkan ke Polisi oleh Fransiska Kumalawati)

Ia menilai isu tersebut meniadakan evaluasi terhadap visi misi dan program kerja para calon.

"Isu sekunder, SARA, diekspos menjadi utama. Yang primer menjadi terpinggirkan. Di pinggiran Jakarta sangat terasa ketegangan yang seharusnya tidak ada akibat keegoisan politik," ujar Juliaman.

Kompas TV Manakar Dukungan Koalisi Parpol di Putaran Kedua (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com