Kompas.com - 24/03/2017, 16:57 WIB
Komisioner Komisi -Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Hadar Nafis Gumay di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (18/1/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKomisioner Komisi -Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Hadar Nafis Gumay di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (18/1/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengingatkan DPR RI untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini terkait sikap DPR RI yang tidak kunjung menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 14 calon komisioner KPU serta Bawaslu, padahal masa jabatan komisioner yang lama sudah tinggal menghitung hari.

"Saya kira DPR harus bekerja dengan peraturan dan perundangan yang berlaku," ujar Hadar kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2017).

Hadar juga mendengar informasi tentang diulurnya proses fit and proper test oleh DPR demi menunggu rampungnya Rancangan UU Pemilu.

Hadar pun menilai, hal tersebut kurang tepat. Seharusnya, menurut dia, jika DPR memang menunggu rampungnya revisi UU Pemilu, tak boleh 'mengorbankan' proses yang masih berlandaskan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

"Kalau mau melakukan perubahan, ya lakukan perubahan ke depan. Kalau mau pemberlakuan segera, ya terapkan saja ada masa transisi sehingga nanti bisa diterapkan kalau UU barunya selesai," ujar Hadar.

"Namun jangan sebaliknya. UU belum selesai, proses yang berdasarkan UU yang berlaku dipaksa untuk menunda. Ya jangan seperti itu," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan 14 nama bakal calon komisioner KPU dan 10 nama bakal calon komisioner Bawaslu ke DPR RI. Sesuai prosedur, DPR seharusnya segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

 

Dengan demikian, DPR semestinya memilih tujuh calon komisioner KPU dan lima komisioner Bawaslu untuk dikembalikan ke pemerintah dan dilantik menggantikan pejabat sebelumnya.

Meski demikian, DPR hingga akhir Maret 2017 ini belum juga melakukan fit and proper test kepada bakal calon komisioner KPU dan Bawaslu.

Alasannya, DPR masih menunggu rampungnya pembahasan RUU Pemilu. Sebab, dalam RUU itu, diwacanakan penambahan jumlah komisioner KPU dari tujuh menjadi sembilan orang.

(Baca juga: Pansus RUU Pemilu Kerucutkan Lima Isu Krusial)

Alasan lain, saat ini muncul wacana dari Pansus RUU Pemilu untuk memilih komisioner KPU yang juga berasal dari unsur partai politik. Meski begitu, wacana ini masih menuai perdebatan.

(Baca juga: Usul KPU dari Parpol, Pansus DPR Dinilai Tak Belajar dari Pemilu 1999)

Kompas TV DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Pemilu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

Nasional
Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Nasional
Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Nasional
Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Nasional
BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

Nasional
UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Nasional
Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Nasional
Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 5, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 144.206

UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 5, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 144.206

Nasional
Menakar Kans Ridwan Kamil sebagai Kepala Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi…

Menakar Kans Ridwan Kamil sebagai Kepala Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi…

Nasional
Jokowi: Selain Pandemi, Krisis yang Paling Mengerikan adalah Lingkungan

Jokowi: Selain Pandemi, Krisis yang Paling Mengerikan adalah Lingkungan

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 3.205 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.283.453

UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 3.205 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.283.453

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.