Kompas.com - 24/03/2017, 15:32 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat belum juga melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Padahal, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu sejak 17 Januari lalu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, sesuai UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah nama-nama itu diserahkan Presiden.

DPR akan melanggar UU jika menunda terus proses uji kelayakan dan kepatutan melampaui UU 15 Tahun 2011,” kata Titi, dalam pesan singkat, Jumat (24/3/2017).

Ia mengatakan, UU Penyelenggara Pemilu yang ada saat ini merupakan produk hukum yang sah dalam melaksanakan proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu.

(Baca: Ketua KPU: Mau Pemilu yang Baik atau KPU yang Bisa Disetir?)

Oleh karena itu, baik pemerintah maupun DPR harus mematuhinya.

“Jika DPR berkeberatan dengan langkah seleksi yang dilakukan oleh Presiden melalui Tim Seleksi yang dibentuknya, maka keputusan tersebut sudah terlambat. Harusnya, DPR menjalankan fungsi pengawasan sejak awal, termasuk juga kalau DPR ingin mempersoalkan nama-nama timsel yang ditunjuk Presiden,” kata dia.

Menurut Titi, saat ini ada kesan tarik ulur antara pemerintah dengan DPR terkait proses uji kepatutan dan kelayakan.

Salah satunya yaitu dengan munculnya wacana meletakkan anggota partai politik di dalam keanggotaan KPU.

“Kesan tarik ulur yang dimainkan DPR ini hanya akan membuat publik curiga dan tidak percaya pada DPR. Lagipula tidak ada satupun alasan yang sah bagi DPR untuk memperlambat atau mengulur proses seleksi,” ujar dia.

“Ini hanya akan membuat masyarakat menduga-duga jangan-jangan ada deal-deal politik yang ingin dimainkan DPR,” kata Titi. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, Tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, Tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura Soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura Soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.