Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Minta Polri Tak Tanggapi Hoaks yang Bikin Gaduh

Kompas.com - 23/03/2017, 17:53 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta agar Polri tidak membuat gaduh dalam menanggapi berita bohong atau hoaks terkait pilkada.

 

Polri dan pemerintah, kata dia, justru harus meluruskan isu hoaks yang disebarkan ke publik. 

"Jangan gitu caranya. Pemerintah (Polri) harus kembali berpikir kalau beri jawaban. Sehingga pemerintah harus punya kemampuan meluruskan berita itu siapa yang buat dan dimana lokasinya. Itu harus dijawab, jangan timbulkan kepanikan lain," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Ia pun mengusulkan agar Polri dan seluruh elemen pemerintah memanfaatkan divisi humas secara optimal.

(Baca: Menteri Agama Ajak Universitas Ikut Perangi Hoaks)

Sehingga begitu muncul hoaks yang melibatkan lembaga terkait, divisi humas dengan sigap bisa langsung mengklarifikasi.

Ia pun menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika dilibatkan untuk membantu lembaga negara lainnya, seperti Polri, dalam mengklarifikasi hoaks.

Sebab, saat ini produksi informasi berlangsung cepat sehingga bila tidak diimbangi oleh respons aktif negara, berita bohong yang bertebaran justru berpotensi menjadi sumber informasi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

"Kalau begitu kan bahaya. Juru bicara kantor pemerintah harus rutin ada berita klarifikasi. Berita (hoaks) gimana lalu klarifikasi. Sebab kalau tidak, berita hoaks menyebar dan rakyat rawan melakukan tindakan yang tidak diinginkan," lanjut Fahri.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan, kabar penculikan anak yang beredar melalui pesan singkat berantai serta di dunia maya, tidak benar. Kabar tersebut beberapa waktu terakhir beredar di sejumlah wilayah di Tanah Air.

(Baca: Hingga Awal 2017, Polisi Terima 4.000 Laporan Terkait Hoaks)

 

“Saya yakinkan dan sudah cek, di Sumatera Utara dan beberapa wilayah lain termasuk Jakarta, berita tersebut adalah berita hoax,” ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Salah satu pesan berantai tersebut menyebutkan bahwa ada penculikan anak di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan, Minggu (19/3/2017) lalu.

Pesan itu menyebutkan, pelaku berpura-pura gila saat ditangkap. Menurut Tito, penyebar isu penculikan anak sengaja memanfaatkan momentum keramaian pemilihan kepala daerah untuk menaikkan isu tersebut.

Kompas TV Guna melawan masifnya berita hoax yang beredar di media sosial saat ini,Polri bentuk biro baru yakni biro multimedia. Diharapkan biro ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi berita tidak benar yang kerap kali memberikan efek negatif
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com