Penunjukan Wakapolri Jadi Komisaris PT Pindad Bagian dari Tugas Negara

Kompas.com - 23/03/2017, 15:11 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/2/2017). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGKepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/2/2017).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin ditunjuk menjadi salah satu anggota Dewan Komisaris PT Pindad.

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, penunjukan Syafruddin merupakan bagian dari tugas.

“Ini ada kaitan dalam tugas dan ini sebuah tugas negara kepada Pak Syafruddin untuk membantu pengawasan,” kata Boy, di Mabes Polri, Kamis (23/3/2017).

Akan tetapi, Boy tak merinci siapa yang menunjuk Komjen Syafruddin untuk menduduki posisi itu.

Namun, ia memastikan, sudah ada komunikasi antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

“Mungkin ya saya tidak menyebutkan (siapa yang beri tugas), tapi coba dari petinggi-petinggi bukan di kita (kepolisian),” ujar Boy.

Boy mengatakan, PT Pindad merupakan salah satu industri strategis nasional yang memiliki kaitan dengan Polri.

Selama ini, banyak barang produksi Pindad yang digunakan dalam kegiatan operasional anggota Polri sehari-hari.

Ada pun sebagai anggota Dewan Komisaris, Syafruddin bertugas untuk mengawasi kinerja Pindad. 

Ke depan, diharapkan ada peningkatan kerja sama antara Pindad dan Polri.

“Bagaimana Polri ini nanti akhirnya karena memang kita diprioritaskan harus memaksimalkan penggunaan industri strategis dalam negeri, itu merupakan sesuatu hal yang sedang kita dorong,” ujar Syafruddin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Nasional
Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Nasional
Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X