Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Survei Indo Barometer, Jokowi Masih Dianggap "Boneka" PDI-P

Kompas.com - 22/03/2017, 18:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

Kompas TV Cerita Dibalik Sering Mogoknya Mobil Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Indo Barometer, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sebesar yakni 66,4 persen. Masih ada 32 persen lainnya yang mengaku tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Dalam pertanyaan terbuka, responden mengungkapkan alasan ketidakpuasan itu.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, jawaban tertinggi responden yaitu lapangan pekerjaan masih terbatas (14,3 persen).

Sementara itu, peringkat kedua alasan ketidakpuasan dengan angka 12,3 peraen yaitu kebijakan Jokowi hanya menguntungkan pihak tertentu. Istilah "presiden boneka" ternyata masih belum lepas dari Jokowi.

Di masa kampanye hingga awal pemerintahannya, Jokowi disebut sebagai boneka partai, yang maksudnya mudah diatur-atur oleh PDI Perjuangan, partai yang mengusungnya.

"Alasan publik tidak puas kinerja presiden Jokowi karena dianggap boneka PDI-P dengan 9,9 persen," ujar Qodari dalam diskusi "Evaluasi Publik 2,5 Tahun Pemerintah Jokowi-JK" di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Sementara itu, alasan lainnya dalam urutan selanjutnya yakni belum bisa mengatasi masalah ekonomi (9,2 persen), harga kebutuhan mahal (8,7 persen), masih banyak korupsi (8,5 persen).

Alasan lain, penegakan hukum tidak netral (6,9 persen), menguntungkan China (6,6 persen), terlalu pro Ahok (4,8 persen), bantuan masih kurang tepat sasaran (4,5 persen), kurang tegas dalam memimpin (3,4 persen) hingga masih kurangnya perhatian untuk pendidikan (3,2 persen).

(Baca juga: Survei: 57,8 Persen Ingin Jokowi Kembali Terpilih pada Pilpres 2019)

Politisi PDI-P Maruarar Sirait menegaskan, Jokowi bukan boneka partai sebagaimana yang disebutkan dalam survei. Ia menyebut Jokowi lebih pantas disebut boneka rakyat karena taat pada konstituen dan konstitusi.

Jokowi juga dibebaskan menjalin hubungan dengan siapa saja dan negara apa saja tanpa berpihak atau terikat pada satu negara tertentu.

"Tidak ada kekuatan dominan. Keseimbangan tetap terjaga," kata Maruarar.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono membantah bahwa Jokowi hanya menurut saja dengan partainya, sehingga diistilahkan seperti boneka.

Padahal, kata Agung, sifat Jokowi yang kental budaya Jawa membuatnya seolah menuruti semua keinginan partai.

"Dia Jawa tulen, lebih ewuh pakewuh (rasa segan). Bukan karena saya dukung beliau, kenyataannya beliau berani berbeda," kata Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com