Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Survei Indo Barometer, Jokowi Masih Dianggap "Boneka" PDI-P

Kompas.com - 22/03/2017, 18:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

Kompas TV Cerita Dibalik Sering Mogoknya Mobil Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Indo Barometer, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sebesar yakni 66,4 persen. Masih ada 32 persen lainnya yang mengaku tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Dalam pertanyaan terbuka, responden mengungkapkan alasan ketidakpuasan itu.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, jawaban tertinggi responden yaitu lapangan pekerjaan masih terbatas (14,3 persen).

Sementara itu, peringkat kedua alasan ketidakpuasan dengan angka 12,3 peraen yaitu kebijakan Jokowi hanya menguntungkan pihak tertentu. Istilah "presiden boneka" ternyata masih belum lepas dari Jokowi.

Di masa kampanye hingga awal pemerintahannya, Jokowi disebut sebagai boneka partai, yang maksudnya mudah diatur-atur oleh PDI Perjuangan, partai yang mengusungnya.

"Alasan publik tidak puas kinerja presiden Jokowi karena dianggap boneka PDI-P dengan 9,9 persen," ujar Qodari dalam diskusi "Evaluasi Publik 2,5 Tahun Pemerintah Jokowi-JK" di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Sementara itu, alasan lainnya dalam urutan selanjutnya yakni belum bisa mengatasi masalah ekonomi (9,2 persen), harga kebutuhan mahal (8,7 persen), masih banyak korupsi (8,5 persen).

Alasan lain, penegakan hukum tidak netral (6,9 persen), menguntungkan China (6,6 persen), terlalu pro Ahok (4,8 persen), bantuan masih kurang tepat sasaran (4,5 persen), kurang tegas dalam memimpin (3,4 persen) hingga masih kurangnya perhatian untuk pendidikan (3,2 persen).

(Baca juga: Survei: 57,8 Persen Ingin Jokowi Kembali Terpilih pada Pilpres 2019)

Politisi PDI-P Maruarar Sirait menegaskan, Jokowi bukan boneka partai sebagaimana yang disebutkan dalam survei. Ia menyebut Jokowi lebih pantas disebut boneka rakyat karena taat pada konstituen dan konstitusi.

Jokowi juga dibebaskan menjalin hubungan dengan siapa saja dan negara apa saja tanpa berpihak atau terikat pada satu negara tertentu.

"Tidak ada kekuatan dominan. Keseimbangan tetap terjaga," kata Maruarar.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono membantah bahwa Jokowi hanya menurut saja dengan partainya, sehingga diistilahkan seperti boneka.

Padahal, kata Agung, sifat Jokowi yang kental budaya Jawa membuatnya seolah menuruti semua keinginan partai.

"Dia Jawa tulen, lebih ewuh pakewuh (rasa segan). Bukan karena saya dukung beliau, kenyataannya beliau berani berbeda," kata Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com