Survei: 57,8 Persen Ingin Jokowi Kembali Terpilih pada Pilpres 2019

Kompas.com - 22/03/2017, 15:29 WIB
KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Indo barometer memaparkan survei mengenai evaluasi kerja 2,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK di Hoyel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo membuatnya kembali dipercaya kembali menjadi presiden periode selanjutnya.

Berdasarkan survei Indo Barometer, 57,8 persen responden menginginkan Jokowi kembali terpilih dalam pemilihan presiden 2019.

"Jadi mayoritas menginginkan kembali jadi presiden di angka 57,8 persen," ujar Qodari dalam diskusi "Evaluasi Publik 2,5 Tahun Pemerintah Jokowi-JK" di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Qodari mengatakan, bagi petahana, angka aman untuk kembali maju jadi presiden minimal 50 persen. Jika di bawah 50 persen, maka mudah dikalahkan oleh calon-calon lainnya.

"Kalau di atas angka itu, kemungkinan besar bisa terpilih lagi," kata Qodari.

Sementara itu, sebanyak 26,7 responden menjawab tidak menginginkan kembali Jokowi terpilih menjadi presiden. Selebihnya, yaitu 15,5 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Poin di atas selaras dengan pertanyaan lainnya mengenai tingkat keyakinan publik terhadap kemampuan Jokowi memimpin Indonesia ke depan.

Sebanyak 69,2 persen responden menjawab cukup yakin, 27 persen menjawab kurang yakin atau tidak yakin, dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

Dalam survei, tingkat kepuasan terhadap Jokowi sebesar 66,4 persen. Qodari mengatakan, angka ini harus meningkat hingga sekitar 80 persen pada 2019 agar bisa terpilih kembali.

(Baca: Survei: 66,4 Persen Masyarakat Puas dengan Pemerintahan Jokowi)

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, hasil survei itu menjadi indikator bagi partai-partai pengusung Jokowi dalam Pilpres untuk melakukan strategi.

Dalam survei disebutkan bahwa responden puas dengan pemerintah karena program-programnya. Di sisi lain, muncul ketidakpuasan masyarakat terhadap keterbatasan lapangan pekerjaan dan dianggap belum bisa mengatasi masalah ekonomi.

"Ini modal politik, sebuah fakta yang tidak boleh lengah. Dampaknya ke masyarakat kalau tidak bisa memimpin, pemilihan di kemudian hari juga terganggu," kata Agung.



EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Lanjutan Sidang MK, Giliran Tim Hukum 01 yang Bawa Saksi dan Ahlinya

Lanjutan Sidang MK, Giliran Tim Hukum 01 yang Bawa Saksi dan Ahlinya

Nasional
Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional

Close Ads X