Empat Panitia Pengadaan Alkes Banten Mengaku Terima Uang

Kompas.com - 22/03/2017, 14:13 WIB
Panitia pengadaan alkes Banten saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/3/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPanitia pengadaan alkes Banten saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/3/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat panitia pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten pada 2011 dan 2012, mengaku pernah menerima uang dari pihak pemenang lelang. Hal itu diungkapkan keempat panitia pengadaan saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Para panitia pengadaan alkes menjadi saksi untuk terdakwa mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah. Keempat panitia tersebut yakni, Ferga Andriyana, Yogi Adi Prabowo,
Aris Budiman dan Yosan Afriyandi.

"Iya, saya pernah terima dari Pak Ajad saya pernah menerima. Dari dokter Jana juga saya pernah terima," ujar Ferga Andriyana, selaku Ketua Panitia Pengadaan Alkes.

Menurut Ferga, uang yang ia terima seluruhnya berjumlah Rp 50-70 juta. Uang tersebut berasal dari Yuni Astuti dari PT Java Medica. Yuni merupakan anak buah Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

(Baca: Atut Perintahkan Bawahannya untuk Musnahkan Dokumen Terkait Alkes)

Ferga mengatakan, saat diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia berniat mengembalikan uang. Ia kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 5 juta dari yang seluruhnya diterima dari Yuni kepada KPK.

Dalam persidangan, Yogi mengaku menerima sekitar Rp 70 juta. Uang tersebut didapatkan dari Ferga sebesar Rp 50 juta. Kemudian, Rp 20 juta didapatkan secara bertahap saat melakukan survei pengadaan alkes.

Kemudian, Yosan mengaku menerima sekitar Rp 10-13 juta. Uang tersebut diberikan oleh Jana Sunawati selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan panitia pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan Provinsi Banten.

(Baca: Atut Didakwa Rugikan Negara Rp 79 Miliar Terkait Proyek Alkes Banten)

Sementara itu, Aris mengaku menerima Rp 1,5 juta. Uang itu diperoleh saat mengikuti survei pengadaan alkes.

Para saksi mengaku mendapat perintah dan instruksi pengaturan pengadaan alkes Banten oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Djadja Buddy Suhardja.

Saksi mengakui bahwa proses penentuan anggaran dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten, dikendalikan oleh Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, yang merupakan adik mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah.

Dalam kasus ini, Atut didakwa merugikan negara Rp 79 miliar dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Ia juga didakwa memeras empat kepala dinas di Pemprov Banten sebesar Rp 500 juta.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X