RUU Pertembakauan Dinilai Bertentangan dengan 14 Undang-Undang

Kompas.com - 22/03/2017, 13:32 WIB
Konfrensi Pers Komisi Nasional Pengendalian Tembakau atas Putusan Mahkamah Agung terhadap Permenperin 63 Tahun 2015 tentang Roadmap Industri Rokok di Jakarta, Selasa (13/12/2016). Pramdia Arhando JuliantoKonfrensi Pers Komisi Nasional Pengendalian Tembakau atas Putusan Mahkamah Agung terhadap Permenperin 63 Tahun 2015 tentang Roadmap Industri Rokok di Jakarta, Selasa (13/12/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah setuju untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pertembakauan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu ditandai dengan keluarnya surat presiden (surpres) RUU Pertembakauan.

Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratomo menilai bahwa RUU Pertembakauan tidak pantas untuk dilanjutkan pembahasannya. Sebab, RUU Pertembakauan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

"Dari sisi hukum bertentangan dengan 14 undang-undang yang sudah ada," ujar Prijo saat dihubungi, Rabu (22/3/2017).

"Ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani," kata dia.

Tidak hanya itu, Prijo menyebutkan bahwa kalangan profesi kedokteran dan komunitas kesehatan juga telah menolak RUU Pertembakauan. Mereka membuat petisi yang disampaikan kepada Jokowi.

Menurut Prijo, jika nantinya RUU Pertembakauan disahkan menjadi undang-undang, maka terdapat potensi pertambahan jumlah perokok di Indonesia.

Dalam RUU itu, lanjut Prijo, gambar mengenai bahaya rokok yang saat ini terdapat di bungkus rokok, akan ditiadakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dalam RUU, gambar itu ditiadakan. Hanya ditulis merokok itu membahayakan seperti sebelumnya," ucap Prijo.

Padahal, Priyo menjelaskan, gambar di bungkus rokok itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, perubahan sikap pemerintah dalam mengeluarkan surpres terjadi setelah adanya pembicaraan antara perwakilan pemerintah dan DPR pada Senin (20/3/2017).

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.