Kompas.com - 22/03/2017, 11:15 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu (21/12/2016). PLBN ini memiliki luas lahan 8,8 hektar dan luas bangunan 7.612 meter persegi. Zona intinya terdiri dari bangunan utama, klinik, dan gudang sita. KOMPAS.com / YOHANES KURNIA IRAWANPresiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu (21/12/2016). PLBN ini memiliki luas lahan 8,8 hektar dan luas bangunan 7.612 meter persegi. Zona intinya terdiri dari bangunan utama, klinik, dan gudang sita.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengirim surat presiden (surpres) mengenai Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jokowi secara resmi menugaskan menterinya untuk membahas RUU ini bersama-sama DPR.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mempertanyakan sikap Jokowi tersebut.

Pasalnya, pada Rabu (15/3/2017) lalu, pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan surpres.

"Bahwa Presiden telah berbuat tidak konsisten, baik secara prosedural dan atau secara substansi," kata Tulus melalui keterangan tertulis, Rabu (22/3/2017).

(baca: Sempat Menolak, Jokowi Kini Terbitkan Supres untuk Bahas RUU Pertembakauan)

Menurut Tulus, dengan menerbitkan surpres, Jokowi mengingkari janjinya dalam Nawacita poin ke lima untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang mengedepankan kesehatan dan kesejahteraan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Presiden justru tidak mendengarkan aspirasi publik yang meluas yang menolak RUU Pertembakauan, baik dari kalangan kesehatan, perlindungan konsumen, anak-anak, perempuan dan bahkan media masa," kata dia.

"Bahkan, Presiden tidak menghargai kementerian teknis, yang mayoritas juga menolak RUU Pertembakauan," tambah Ketua Bidang Hukum, Advokasi, Komunikasi, dan Media Komnas Pengendalian Tembakau itu.

Selain itu, Tulus menyebut, Jokowi telah terperangkap dalam jebakan industri rokok. Ia menilai, misi utama RUU Pertembakauan adalah meningkatkan produksi rokok.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Nasional
Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Nasional
Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Nasional
Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Nasional
Jokowi Ingin Penindakan Korupsi Tak Hanya Bikin Jera, tetapi juga Selamatkan Uang Negara

Jokowi Ingin Penindakan Korupsi Tak Hanya Bikin Jera, tetapi juga Selamatkan Uang Negara

Nasional
Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

Nasional
Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Nasional
Ridwan Kamil Akui Sedang Cari Parpol untuk Pilkada atau Pilpres 2024

Ridwan Kamil Akui Sedang Cari Parpol untuk Pilkada atau Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Nasional
Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Nasional
Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.