MK: Gunakan UU Aceh atau UU Pilkada Jadi Wewenang Hakim

Kompas.com - 21/03/2017, 22:44 WIB
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, saat ditemui di Gadung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (23/12/2015). KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAJuru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, saat ditemui di Gadung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (23/12/2015).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyampaikan, keputusan diteruskan atau tidaknya permohonan sengketa ke sidang pleno menjadi kewenangan hakim konstitusi. 

Para hakim akan membahas permohonan tersebut di sidang panel. Jika semuanya setuju, perkara akan maju ke sidang pleno. 

Hal ini disampaikan Fajar menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan yang diajukan oleh Said Syamsu Bahri-M Nafis terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten Aceh Barat.

Dalam Putusannya, MA menyatakan bahwa kasus antara kedua pihak tersebut diselesaikan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bukan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh.

(Baca: MA Putuskan Sengketa Pilkada di Aceh Mengacu UU Pilkada)

"Kemarin kan ada putusan MA, kalau tidak salah perkara KIP yang kemudian MA menegaskan bahwa pilkada menggunakan UU Pilkada secara khsusus bukan UU pemerintah Aceh. Tapi apapun itu menjadi domain hakim apakah akan menggunakan UU Aceh atau UU pilkada , itu betul-betul menjadi domain hakim," kata Fajar di gedung MK, Selasa (21/3/2017).

Fajar mengatakan, ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan sengketa pilkada, terlebih untuk daerah yang khusus seperti di Aceh dapat diketahui dalam sidang pengucapan dismissal yang digelar pada 30 Maret hingga 5 April 2017.

"Tanggal 30 (Maret) kita sudah akan tahu perkara-perkara mana saja yang terbukti tidak memenuhi ketentuan dan mana yang terbukti memenuhi dan lanjut (ke sidang pleno)," kata Fajar.

Menurut Fajar, pada 2015 ada 138 yang tidak ditindaklanjuti atau didismiss. Kemudian, sebanyak 98 perkara tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur salam pasal 158 UU 10/2016 tentang Pilkada.

(Baca: Sengketa Pilgub Aceh, Paslon Irwandi-Nova Minta MK Gunakan Aturan UU Pilkada)

Selain itu, ada dua perkara yang tidak memenuhi syarat administrasi yang berlaku sebagaimana pasal 157 UU 10/2016 tentang Pilkada.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Nasional
PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

Nasional
Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X