Migrant Care Dukung Revisi UU untuk Lindung TKI yang Jadi ABK

Kompas.com - 21/03/2017, 13:16 WIB
Aktivis Migrant Care berunjuk rasa memperingati Hari Buruh Migran Sedunia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (18/12/2012). Mereka antara lain mendesak Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran sebagai penyumbang devisa negara dari tindakan kekerasan hingga ancaman hukuman mati sebagai tanggung jawan konstitusi.

KOMPAS/HERU SRI KUMOROAktivis Migrant Care berunjuk rasa memperingati Hari Buruh Migran Sedunia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (18/12/2012). Mereka antara lain mendesak Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran sebagai penyumbang devisa negara dari tindakan kekerasan hingga ancaman hukuman mati sebagai tanggung jawan konstitusi.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Revisi UU TKI) saat ini dalam proses pembahasan.

Pemerintah berencana membentuk badan baru untuk mengurus administrasi para calon tenaga kerja Indonesia.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan, pembahasan revisi UU TKI itu harus dilakukan secara komprehensif, untuk melindungi para TKI yang bekerja di sektor kelautan.

"Karena selama ini pekerja maritim tidak ter-cover secara proteksi. Untuk proteksi tidak ada instrumen hukumnya," kata Wahyu saat dihubungi, Selasa (21/3/2017).

Wahyu meminta pemerintah dan DPR untuk memasukkan substansi dari Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006.

Hal itu seperti pengupahan, syarat kerja, jaminan kesehatan dan sosial. Selain itu, Wahyu meminta agar dibentuk prosedur operasional standar dalam menyelamatkan anak buah kapal (ABK) yang disandera oleh kelompok bersenjata.

Ia menilai, dalam melakukan penyelamatan ABK, terjadi saling tunggu antara pemerintah dan pihak terkait.

"Tidak ada SOP penyelamatan ABK. Selama ini saling tunggu. Ada yang ingin diplomasi, ada yang ingin pakai operasi militer. Kalau diatur tahapannya, sampai mana diplomasi. Tidak hanya sandera, juga perbudakan ABK," ucap Wahyu.

Untuk itu, Wahyu menyarankan pemerintah dan DPR dapat mengundang keterlibatan masyarakat dalam revisi UU TKI.

Pemerintah dan DPR, lanjut dia, dapat mengundang organisasi pekerja di sektor kelautan untuk meminta pendapat terkait perlindungan TKI di laut lepas.

Sebelumnya, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid meyakini revisi UU TKI akan memberikan perlindungan bagi TKI di sektor kelautan. Para pekerja itu wajib mengurus administrasi di badan terpadu yang akan dibentuk.

(Baca: BNP2TKI: Revisi UU TKI Juga Akan Lindungi Buruh Migran Sektor Kelautan)

"Selama ini yang tercatat hanya TKI di land base. Di sea base itu tidak tercatat di KBRI negara tujuan. Misalnya ABK, baik yang nelayan atau non-nelayan," ujar Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (20/3/2017).

"Makanya jika nantinya sudah dibentuk badan baru lewat revisi UU, data mereka akan connect. Diketahui kerja apa, di mana. Ini bakal memudahkan negara hadir jika terjadi apa-apa dengan mereka," kata Nusron.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Total 538.883 Kasus Covid-19 di Indonesia, Masyarakat Diingatkan Bahaya Penularan Covid-19 saat Libur Panjang

Total 538.883 Kasus Covid-19 di Indonesia, Masyarakat Diingatkan Bahaya Penularan Covid-19 saat Libur Panjang

Nasional
Pemerintah Mengharapkan Tokoh Agama Sebarluaskan Pesan Damai

Pemerintah Mengharapkan Tokoh Agama Sebarluaskan Pesan Damai

Nasional
Polisi Panggil Kasatpol PP Kabupaten Bogor terkait Acara Rizieq Shihab di Megamendung

Polisi Panggil Kasatpol PP Kabupaten Bogor terkait Acara Rizieq Shihab di Megamendung

Nasional
Bareskrim Berencana Limpahkan Berkas Kepala Cabang Maybank Cipulir ke Jaksa Minggu Depan

Bareskrim Berencana Limpahkan Berkas Kepala Cabang Maybank Cipulir ke Jaksa Minggu Depan

Nasional
Rapat, DPR-Kominfo Bahas DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Rapat, DPR-Kominfo Bahas DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
PGI Percayakan Kasus Pembunuhan di Sigi pada Polisi dan Minta Masyarakat Tenang

PGI Percayakan Kasus Pembunuhan di Sigi pada Polisi dan Minta Masyarakat Tenang

Nasional
Adik Jaksa Pinangki Sebut Pengeluaran Bulanan Kakaknya Rp 70 Juta-Rp 80 Juta

Adik Jaksa Pinangki Sebut Pengeluaran Bulanan Kakaknya Rp 70 Juta-Rp 80 Juta

Nasional
Kapolri ke Anggotanya: Tindak Tegas Kelompok MIT!

Kapolri ke Anggotanya: Tindak Tegas Kelompok MIT!

Nasional
Kamar Isolasi Mandiri di Wisma Atlet Tinggal 20 Persen, untuk Pasien Bergejala 50 Persen

Kamar Isolasi Mandiri di Wisma Atlet Tinggal 20 Persen, untuk Pasien Bergejala 50 Persen

Nasional
Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Nasional
Kepada Tenaga Kesehatan, Kepala Sekretariat Wisma Atlet: Lelah Itu Biasa, tapi Tetap Harus Jaga Semangat

Kepada Tenaga Kesehatan, Kepala Sekretariat Wisma Atlet: Lelah Itu Biasa, tapi Tetap Harus Jaga Semangat

Nasional
IDI Sebut Tak Kurang dari 180 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

IDI Sebut Tak Kurang dari 180 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Hakim Nilai Pemeriksaan Jaksa Pinangki oleh Jamwas Aneh

Hakim Nilai Pemeriksaan Jaksa Pinangki oleh Jamwas Aneh

Nasional
IDI Harap Pemerintah Tiadakan Libur Akhir Tahun

IDI Harap Pemerintah Tiadakan Libur Akhir Tahun

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Wisma Atlet Akui Masih Sanggup Bertahan Hingga Akhir Tahun

Kasus Covid-19 Meningkat, Wisma Atlet Akui Masih Sanggup Bertahan Hingga Akhir Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X