Kompas.com - 20/03/2017, 18:31 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) membawa pulang sejumlah "oleh-oleh" dari hasil kunjungannya ke Jerman pekan lalu.

Kunjungan tersebut berlangsung sejak 11 Maret 2017 hingga 16 Maret 2017. Sebagian anggota Pansus berada di Jerman selama total tiga hari. Pansus berkonsultasi ke sejumlah pihak di Jerman untuk mendalami soal kepemiluan.

Tiba di Jerman pada hari pertama, sekitar pukul 17.00, Pansus langsung berdiskusi dengan Prof Dr Andreas Ufen dari GIGA Hamburg.

Andreas Ufen merupakan ahli politik Jerman dan analis politik Asia Selatan yang direkomendasikan oleh Kedutaan Besar RI di Jerman untuk memberi masukan kepada Pansus.

Diskusi dengan Andreas berlangsung hingga pukul 00.00 di Wisma KBRI.

Hari kedua dihabiskan Pansus untuk berdiskusi dengan Mahkamah Konstitusi di Jerman. Sedangkan pada hari ketiga, Pansus menemui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jerman, Departemen Dalam Negeri dan partai pemenang pemilu di Jerman.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto menuturkan, salah satu poin masukan adalah berkaitan dengan peradilan khusus pemilu. Jerman sempat ingin membentuk peradilan khusus pemilu, namun urung dilakukan.

Dari hasil diskusi panjang dengan hakim Mahkamah Konstitusi disimpulkan bahwa Indonesia belum memerlukan peradilan khusus.

"Kita cukup dengan memaksimalkan pengadilan yang ada sekarang, misal MK, MA dan peradilan di bawahnya," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Selain itu, Pansus juga mendalami mengenai penggunaan teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting). Menurut Yandri, sejumlah anggota pansus cukup kuat menyuarakan keinginan untuk menggunakan teknologi tersebut.

Jerman sempat menerapkan e-voting, namun MK Jerman kemudian memutuskan bahwa e-voting harus dihentikan. Salah satu alasan adalah dari sisi keamanan dan kesiapan teknologi.

(Baca: Usai Kunker Ke Jerman, Pansus Pemilu Temukan E-Voting Rawan Diretas)

Metode penghitungan elektronik (e-counting) dianggap lebih perlu untuk mempercepat proses rekapitulasi suara.

Yandri menuturkan, proses pemilu di Jerman berakhir pukul 14.00, dan sekitar pukul 22.00 sudah diketahui hasilnya. Pansus pun bertanya, apa kunci agar rekapitulasi suara yang kilat tersebut bisa dilakukan.

"Yang dilakukan KPU, walaupun KPU belum terlalu maju, itu yang kami mau upgrade lagi," ucap Sekretaris Fraksi PAN di DPR itu.

(Baca juga: Indonesia Lebih Butuh "E-rekap" daripada "E-voting")

Pansus juga mendapat sejumlah masukan terkait lima isu krusial yang akan dibahas dalam RUU Pemilu.

Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

Nasional
Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

Nasional
Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Nasional
Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

Nasional
Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

Nasional
KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

Nasional
KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

Nasional
Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Nasional
Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Nasional
Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Nasional
Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Nasional
Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Nasional
UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

Nasional
KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.