Kompas.com - 20/03/2017, 17:08 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, pernah mendapat keistimewaan saat mengurus pengampunan pajak (tax amnesty).

Bantuan itu diperoleh Arif seusai menemui Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Hal itu terungkap dalam persidangan kasus suap pejabat Ditjen Pajak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/3/2017).

Arif memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.

"Saat itu saya ingin menanyakan soal tax amnesty, apakah bisa dilakukan di Jakarta, tidak di Solo," kata Arif kepada majelis hakim.

(baca: Adik Ipar Jokowi Akui Bantu Terdakwa Selesaikan Masalah Pajak)

Arif mengatakan, niatnya untuk bertemu Dirjen Pajak adalah untuk mendapat informasi langsung dari Dirjen Pajak.

Pertemuan itu kemudian dilakukan bersama seorang pengusaha, Rudi Prijambodo.

Menurut Arif, pertemuan dengan Ken di Lantai V Gedung Ditjen Pajak itu juga dihadiri Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Ditjen Pajak Handang Soekarno.

Ken kemudian memerintahkan Handang untuk membantu penyelesaian tax amnesty PT Rakabu Sejahtera.

"Pak Dirjen bilang lebih baik diselesaikan di Solo, nanti akan dibantu Pak Handang," kata Arif.

Menurut Arif, setelah pertemuan itu, Handang berangkat ke Solo dan menemui Arif di kediamannya.

Handang kemudian memeriksa kelengkapan dokumen perusahaan yang dipimpin Arif.

Selain sebagai Kasubdit Bukti Permulaan, Handang merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak.

Handang sebenarnya tidak memiliki tugas dan kewajiban untuk mengurus pengampunan pajak.

Kepada majelis hakim, Arif menjelaskan bahwa persoalan tax amnesty sebenarnya diurus oleh staf keuangan PT Rakabu Sejahtera.

Namun, Arif mengatakan, niatnya untuk bertemu Dirjen Pajak, adalah untuk mendapat informasi langsung dari Dirjen Pajak.

Pertemuan itu kemudian dilakukan bersama seorang pengusaha, Rudi Prijambodo.

"Pada waktu itu saya ingin dapat keterangan langsung dari Dirjen biar lebih puas," kata Arif.

Arif dihadirkan sebagai saksi karena diduga terkait dalam persoalan pajak yang dihadapi PT EK Prima.

Dalam surat dakwaan, Arif yang merupakan Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera itu diminta bantuan oleh Rajamohanan Nair untuk menyelesaikan persoalan pajak yang dihadapi PT EK Prima di tingkat Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam.

Arif diduga kenal dan berhubungan baik dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

Dalam persoalan pajak PT EKP, ia juga disebut pernah mengadakan pertemuan dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Tak lama setelah pertemuan Arif dan Dirjen Pajak, Kepala KPP PMA Enam Johnny Sirait membatalkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP.

Selain itu, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus M Haniv atas nama Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan pembatalan tagihan pajak terhadap PT EKP.

Dengan demikian, tunggakan pajak PT EKP sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015, menjadi nihil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Nasional
DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Nasional
KSAL Targetkan Pemindahan Markas Koarmada I Selesai 5 Desember 2022

KSAL Targetkan Pemindahan Markas Koarmada I Selesai 5 Desember 2022

Nasional
Panglima TNI Soal Ubah Syarat Calon Taruna: Mengakomodasi Kondisi Remaja Indonesia

Panglima TNI Soal Ubah Syarat Calon Taruna: Mengakomodasi Kondisi Remaja Indonesia

Nasional
Syarat Calon Taruna TNI Diubah: Tinggi Badan 160, Usia Minimal 17 Tahun

Syarat Calon Taruna TNI Diubah: Tinggi Badan 160, Usia Minimal 17 Tahun

Nasional
Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Warga Tak Parkir Sembarangan

Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Warga Tak Parkir Sembarangan

Nasional
Nilai Jokowi Tak Gila Kekuasaan, PDI-P: Dia Tak Serendah Itu Mau Cawapres 2024

Nilai Jokowi Tak Gila Kekuasaan, PDI-P: Dia Tak Serendah Itu Mau Cawapres 2024

Nasional
Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Alot, PKS Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Alot, PKS Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya

Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya

Nasional
Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Nasional
KSAL Sebut Komandan Marinir Bakal Dijabat Jenderal Bintang Tiga

KSAL Sebut Komandan Marinir Bakal Dijabat Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Wapres Ma'ruf Amin Berikan Penghormatan Terakhir

Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Wapres Ma'ruf Amin Berikan Penghormatan Terakhir

Nasional
MKD Batal Panggil KSAD Dudung Soal Prajurit TNI AD Ramai-ramai Kecam Effendi Simbolon

MKD Batal Panggil KSAD Dudung Soal Prajurit TNI AD Ramai-ramai Kecam Effendi Simbolon

Nasional
KPK Panggil Direktur Asia Cargo Airline dan Seorang Mahasiswa Terkait Kasus Lukas Enembe

KPK Panggil Direktur Asia Cargo Airline dan Seorang Mahasiswa Terkait Kasus Lukas Enembe

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.