Apersi Targetkan Bangun 120.000 Unit Rumah Subsidi Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menargetkan pembangunan 120.000 unit rumah subsidi untuk tahun ini.

Rumah tersebut nantinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami diminta serius untuk membantu program ini. Target minimal kami ada 120.000 unit rumah," kata Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Senin (20/3/2017).

Target pembangunan rumah subsidi, kata dia, pada tahun ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 85.000 unit rumah.

Hal itu seiring keinginan pemerintah yang ingin memperkecil angka backlog (kesenjangan jumlah rumah yang dibangun dan yang dibutuhkan), serta masyarakat yang tidak memiliki rumah, atau memiliki rumah namun tidak layak huni.

"Nah backlog ini semakin turun dengan program pemerintah ini. Cuma perlu digenjot lagi, karena memang backlog ini mengejar terus dengan jumlah orang menikah, orang melahirkan, sehingga mengejar terus," kata Junaidi.

Adapun daerah-daerah yang menjadi prioritas dalam pembangunan rumah subsidi untuk tahun ini seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan.

Lebih jauh, Junaidi berharap pemerintah daerah dapat membantu merealisasikan hal tersebut.

Sebab, menurut dia, saat ini proses perizinan pembangunan rumah di sejumlah daerah masih terkendala regulasi yang dibuat pemerintah daerah. Sedangkan, pemerintah pusat justru berpandangan sebaliknya.

"Masih ada yang lima bulan ada yang belum selesai (perizinannya)," ujarnya.

Salah satu hal dipersulit, kata dia, terkait perencanaan site plan yang diajukan oleh pengembang dari arsitek Apersi.

Meskipun, menurut dia, site plan yang diserahkan kepada pemerintah daerah sudah sesuai dengan standar yang digunakan arsitek belahan dunia mana pun.

"Yang kita buat pasti salah. Padahal insinyur seluruh Indonesia sama, tapi insinyur kita selalu salah untuk arsiteknya. Itu pendidikan sama, tapi ketika masuk sana salah, berarti kan harus melalui ‘orang dalam’," kata dia.