Apersi Targetkan Bangun 120.000 Unit Rumah Subsidi Tahun Ini

Kompas.com - 20/03/2017, 15:22 WIB
Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah KOMPAS.com / DANI PRABOWOKetua Umum Apersi Junaidi Abdillah
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menargetkan pembangunan 120.000 unit rumah subsidi untuk tahun ini.

Rumah tersebut nantinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami diminta serius untuk membantu program ini. Target minimal kami ada 120.000 unit rumah," kata Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Senin (20/3/2017).

Target pembangunan rumah subsidi, kata dia, pada tahun ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 85.000 unit rumah.

Hal itu seiring keinginan pemerintah yang ingin memperkecil angka backlog (kesenjangan jumlah rumah yang dibangun dan yang dibutuhkan), serta masyarakat yang tidak memiliki rumah, atau memiliki rumah namun tidak layak huni.

"Nah backlog ini semakin turun dengan program pemerintah ini. Cuma perlu digenjot lagi, karena memang backlog ini mengejar terus dengan jumlah orang menikah, orang melahirkan, sehingga mengejar terus," kata Junaidi.

Adapun daerah-daerah yang menjadi prioritas dalam pembangunan rumah subsidi untuk tahun ini seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan.

Lebih jauh, Junaidi berharap pemerintah daerah dapat membantu merealisasikan hal tersebut.

Sebab, menurut dia, saat ini proses perizinan pembangunan rumah di sejumlah daerah masih terkendala regulasi yang dibuat pemerintah daerah. Sedangkan, pemerintah pusat justru berpandangan sebaliknya.

"Masih ada yang lima bulan ada yang belum selesai (perizinannya)," ujarnya.

Salah satu hal dipersulit, kata dia, terkait perencanaan site plan yang diajukan oleh pengembang dari arsitek Apersi.

Meskipun, menurut dia, site plan yang diserahkan kepada pemerintah daerah sudah sesuai dengan standar yang digunakan arsitek belahan dunia mana pun.

"Yang kita buat pasti salah. Padahal insinyur seluruh Indonesia sama, tapi insinyur kita selalu salah untuk arsiteknya. Itu pendidikan sama, tapi ketika masuk sana salah, berarti kan harus melalui ‘orang dalam’," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X