Kompas.com - 20/03/2017, 12:30 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum tengah digarap oleh pemerintah dan DPR, untuk dijadikan landasan dalam pemilu serentak 2019.

Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat adalah terkait sistem pemilihan. Dalam draf RUU Pemilu, Pasal 138 ayat (2) dan (3), pemerintah mengusulkan sistem proporsional terbuka-terbatas.

Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bakhtiar mengatakan, awalnya pemerintah menilai sistem terbuka akan melemahkan partai politik.

Sebab, partai dapat mengambil seorang tokoh yang sudah terkenal untuk menjadi pengumpul suara (vote getter) dan tidak melakukan kaderisasi.

"Ini sistem di negara yang tidak maju. Sistem terbuka, partai tidak melakukan kaderisasi, hanya mengambil tokoh," kata Bakhtiar dalam diskusi di Pusat Kajian Strategi Nasional (PPSN), Jakarta, Senin (20/3/2017).

Menurut Bakhtiar, sistem proporsional terbuka justru dapat menjadi penyakit bagi demokrasi. Politik uang menjadi terbuka untuk masuk ke dalam kehidupan sosial masyarakat.

"Oleh karena itu, pemerintah menilai sistem pemilu yang terbaik untuk memperkuat sistem kepartaian kita adalah sistem tertutup," kata Bakhtiar.

Meski demikian, sistem proporsional tertutup dinilai seperti membeli kucing dalam karung. Pemilih nantinya hanya disajikan untuk memilih partai politik, tanpa tahu siapa saja yang akan dijadikan calon legislatif oleh partai politik. 

Oleh karena itu, menurut Bakhtiar, pemerintah mempertimbangkan sistem proporsional terbuka.

Kemudian, pemerintah mengusulkan sistem proporsional terbuka terbatas sebagai alternatif, juga kompromi dari sistem terbuka dan sistem tertutup.

(Baca juga: Sistem Pemilu Terbuka Terbatas Dinilai Bertolak Belakang dengan Reformasi)

Keterbukaan terletak pada transparansi daftar nama calon legislatif meski masyarakat memilih gambar partai. Adapun urutan calon legislatif ditentukan oleh partai.

"Kami yakin sistem terbuka akan merusak sistem kepartaian. Karena hulu sistem politik kita adalah partai politik. Kalau sistem (pemilu) yang kami bangun tidak memperbaiki sistem di hulu maka ini akan mematikan demokrasi," ujar Bakhtiar.

Kompas TV DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Pemilu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sarankan Lili Pintauli Mundur sebelum Disidang Etik Dewas: Hemat Waktu

Sarankan Lili Pintauli Mundur sebelum Disidang Etik Dewas: Hemat Waktu

Nasional
ICW Minta PDI-P Terangkan Status Keanggotaan Juliari Batubara

ICW Minta PDI-P Terangkan Status Keanggotaan Juliari Batubara

Nasional
Soal Aksi 900 Hari Harun Masiku Buron, KPK: Kenapa ICW Hanya Fokus ke Dia?

Soal Aksi 900 Hari Harun Masiku Buron, KPK: Kenapa ICW Hanya Fokus ke Dia?

Nasional
Kekecewaan Adam Deni Atas Vonis 4 Tahun Terkait Penyebaran Dokumen Pribadi Ahmad Sahroni

Kekecewaan Adam Deni Atas Vonis 4 Tahun Terkait Penyebaran Dokumen Pribadi Ahmad Sahroni

Nasional
Menakar Peluang Jokowi Hentikan Perang

Menakar Peluang Jokowi Hentikan Perang

Nasional
Dua Tersangka KSP Indosurya Dibebaskan, Mahfud: Kasus Ini Tak Akan Dihentikan!

Dua Tersangka KSP Indosurya Dibebaskan, Mahfud: Kasus Ini Tak Akan Dihentikan!

Nasional
Kajian Komprehensif Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis Diperlukan...

Kajian Komprehensif Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis Diperlukan...

Nasional
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi, KSP: Jika Tidak Diatur, Kuota Tak Cukup Setahun

Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi, KSP: Jika Tidak Diatur, Kuota Tak Cukup Setahun

Nasional
Bakamla Harap Kerja Sama Keamanan Maritim dengan Filipina Kian Kuat

Bakamla Harap Kerja Sama Keamanan Maritim dengan Filipina Kian Kuat

Nasional
Pangkoarmada RI Abdul Rasyid Kini Sandang Pangkat Laksamana Madya

Pangkoarmada RI Abdul Rasyid Kini Sandang Pangkat Laksamana Madya

Nasional
Temuan KBMB soal Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia dan Respons Kemenlu

Temuan KBMB soal Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia dan Respons Kemenlu

Nasional
Epidemiolong Sebut Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Langkah Besar

Epidemiolong Sebut Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Langkah Besar

Nasional
Majikan Adelina Bebas, Pemerintah Diminta Tunda Kirim Pekerja Migran ke Malaysia

Majikan Adelina Bebas, Pemerintah Diminta Tunda Kirim Pekerja Migran ke Malaysia

Nasional
18 Perwira Tinggi TNI AD Naik Pangkat, Berikut Rincian Daftarnya…

18 Perwira Tinggi TNI AD Naik Pangkat, Berikut Rincian Daftarnya…

Nasional
Komandan Kopasgat dan 7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat

Komandan Kopasgat dan 7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.