Alasan Para Petani Kendeng Rela Mencor Kaki di Depan Istana Negara - Kompas.com

Alasan Para Petani Kendeng Rela Mencor Kaki di Depan Istana Negara

Kompas.com - 19/03/2017, 20:01 WIB
KOMPAS.com/Kristian Erdianto Petani dari kawasan Pegunungan Kendeng melanjutkan aksi protes memasung kaki dengan semen di depan Istana Negara, besok, Rabu (15/3/2017). Pada hari ketiga aksi protesnya ini, jumlah petani yang menyemen kaki pun bertambah menjadi 20 orang. Dua hari sebelumnya, sebelas petani sudah mencor kakinya lebih dulu. Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Joko Prianto mengatakan, sembilan petani yang terdiri dari dua perempuan dan tujuh laki-laki ini, berasal dari Pati dan Kudus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak Senin (13/3/2017) lalu petani dari kawasan Pegunungan Kendeng melakukan unjuk rasa mencor kaki dengan semen di depan Istana Negara.

Para petani Kendeng itu memprotes izin lingkungan baru yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dengan terbitnya izin tersebut kegiatan penambangan karst PT Semen Indonesia di Rembang masih tetap berjalan.

Mereka pun meminta Presiden Joko Widodo segera mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan menghentikan kegiatan penambangan karst oleh pabrik semen yang dinilai merusak lingkungan.

Aksi tersebut masih terus berlangsung dan jumlah petani kian bertambah. Pada hari kelima aksi protes, Jumat (17/3/2017), jumlah petani yang menyemen kakinya mencapai 50 orang.

Aksi yang sama pernah dilakukan oleh sembilan petani perempuan di depan Istana Negara pada April 2016.

Lalu, apa yang membuat para petani Kendeng ini rela mencor kaki untuk kedua kalinya dan mendesak bertemu dengan Presiden Jokowi?

Gunretno dari komunitas adat Sedulur Sikep yang mendiami kawasan Kendeng utara menuturkan, saat pertemuan pada 2 Agustus 2016, Presiden Jokowi menyepakati bahwa harus ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) lebih dulu sebelum pabrik semen beroperasi di kawasan Kendeng.

Jokowi pun menjamin KLHS yang berada di bawah tim dari Kantor Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan secara terbuka.

Kemudian, saat sidang peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung memenangkan gugatan petani pegunungan Kendeng dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap PT Semen Indonesia.

Kemenangan tersebut membuat izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Indonesia harus dibatalkan.

Berdasarkan situs resmi MA, gugatan tersebut diputus pada tanggal 5 Oktober 2016 lalu. Amar putusan mengabulkan gugatan dan membatalkan obyek sengketa.

Obyek sengketa yang dimaksud ialah izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, tertanggal 7 Juni 2012.

Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru mengeluarkan izin baru untuk PT Semen Indonesia di wilayah Pegunungan Kendeng bernomor 660.1/6 Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017.

Ganjar mengatakan, penerbitan izin lingkungan terbaru ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari tim Komisi Penilai Amdal (KPA). Kebijakan itu menuai protes para petani.

"Presiden Jokowi menyepakati bahwa harus ada kajian di Kendeng dan jangan ada izin baru sebelum KLHS selesai dilakukan. Presiden Jokowi pun menjamin proses KLHS ini harus terbuka," ujar Gunretno di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017).

Menurut Gunretno, aksi protes yang dilakukan oleh petani Kendeng tidak semata bertujuan untuk mempertahankan hak hidup petani yang ada di Kabupaten Rembang saja, melainkan demi kelestarian alam di Jawa Tengah.

Aktivitas penambangan di kawasan karst, kata Gunretno, memiliki dampak yang merusak bagi keberadaan sumber air di bawah Pegunungan Kendeng.

Sementara, sudah puluhan tahun para petani di Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan bergantung pada sumber air dari Pegunungan Kendeng.

"Jawa Tengah seharusnya menjadi lumbung pangan karena daya tampung pulau Jawa itu tidak lagi mendukung untuk kegiatan eksploitasi seperti pabrik semen," ucapnya.

(Baca juga: Syair "Ibu Bumi" di Kotak Semen Kaki Para Petani Kendeng...)

Berdasarkan hasil kajian dan pemantauan Komnas HAM sejak Juni 2015 hingga Agustus 2016, terdapat dampak negatif atas keberadaan pabrik semen terhadap hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup, dan hak atas air.

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron mengatakan, peningkatan konsumsi semen tentu akan memerlukan tambahan kapasitas produksi dengan membangun pabrik-pabrik semen baru.

Namun, pembangunan tersebut juga berpotensi mengancam keberlanjutan fungsi kawasan karst (kapur) dan pelanggaran HAM masyarakat sekitar.

(Baca juga: Petani Kendeng Enggan Buka Belenggu Semen di Kaki Sebelum Bertemu Jokowi)

Nurkhoiron menjelaskan, umumnya kawasan karst seperti di pegunungan Kendeng terdapat sumber air yang penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat di sekitar Kendeng mengandalkan sumber mata air tersebut untuk irigasi sawah dan dikonsumsi.

Apabila pembangunan pabrik semen tidak memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar, diprediksi beberapa wilayah di sekitar pegunungan Kendeng akan mengalami krisis air berkepanjangan.

"Kami memahami akan meningkatnya kebutuhan semen dan tidak ada bahan baku pengganti selain kapur. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan hak masyarakat sekitar," ujar Nurkhoiron saat memberikan keterangan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Saling Beri Dukungan, Kelompok Soekarnois dan Nahdliyin Pesta Bubur Madura

Saling Beri Dukungan, Kelompok Soekarnois dan Nahdliyin Pesta Bubur Madura

Regional
Prabowo Naik Helikopter Kunjungi Ponpes Suryalaya di Tasikmalaya

Prabowo Naik Helikopter Kunjungi Ponpes Suryalaya di Tasikmalaya

Regional
Prabowo : Politik Saat Ini Jadi Menakutkan, Hingga Ada Istilah 'Genderuwo Politik'

Prabowo : Politik Saat Ini Jadi Menakutkan, Hingga Ada Istilah "Genderuwo Politik"

Regional
Usai Komsumsi Miras, Seorang Pelajar Tewas di Tangan Sepupunya

Usai Komsumsi Miras, Seorang Pelajar Tewas di Tangan Sepupunya

Regional
8 Rumah Warga Mamasa Tertimbun Longsor Akibat Gempa

8 Rumah Warga Mamasa Tertimbun Longsor Akibat Gempa

Regional
Menhan Israel kepada Hamas: Kami Memberi Makan Monster

Menhan Israel kepada Hamas: Kami Memberi Makan Monster

Internasional
Kisah Wisely Ikut Ujian SIM C, Sepeda Motor Pinjaman hingga Kue untuk Aiptu Jailani

Kisah Wisely Ikut Ujian SIM C, Sepeda Motor Pinjaman hingga Kue untuk Aiptu Jailani

Regional
Terdengar Dua Kali Suara Tembakan Mengarah ke Mobil Sriwijaya Air

Terdengar Dua Kali Suara Tembakan Mengarah ke Mobil Sriwijaya Air

Megapolitan
Kondisi 6 Rumah di Tangsel Terisolasi Dekat Proyek Tol Serpong-Cinere

Kondisi 6 Rumah di Tangsel Terisolasi Dekat Proyek Tol Serpong-Cinere

Megapolitan
Polisi Cari Barang Bukti Linggis Pembunuhan Satu Keluarga di Sungai Kalimalang

Polisi Cari Barang Bukti Linggis Pembunuhan Satu Keluarga di Sungai Kalimalang

Megapolitan
Jaksa Lhokseumawe Tahan Terpidana Kredit Macet Rp 75 Miliar

Jaksa Lhokseumawe Tahan Terpidana Kredit Macet Rp 75 Miliar

Regional
Pria Ini Minta Dipenjara karena Unduh Gambar Porno Anak-anak

Pria Ini Minta Dipenjara karena Unduh Gambar Porno Anak-anak

Internasional
Wilayah Jelajah Harimau yang Terjebak di Kolong Ruko Diperkirakan Dekat Kawasan Penduduk

Wilayah Jelajah Harimau yang Terjebak di Kolong Ruko Diperkirakan Dekat Kawasan Penduduk

Regional
Oknum Guru Olahraga Ditangkap karena Cabuli 7 Orang Muridnya

Oknum Guru Olahraga Ditangkap karena Cabuli 7 Orang Muridnya

Regional
Beasiswa Double Degree Master dan MBA di Oxford University

Beasiswa Double Degree Master dan MBA di Oxford University

Edukasi

Close Ads X