Alasan Para Petani Kendeng Rela Mencor Kaki di Depan Istana Negara

Kompas.com - 19/03/2017, 20:01 WIB
Petani dari kawasan Pegunungan Kendeng melanjutkan aksi protes memasung kaki dengan semen di depan Istana Negara, besok, Rabu (15/3/2017).  Pada hari ketiga aksi protesnya ini, jumlah petani yang menyemen kaki pun bertambah menjadi 20 orang. Dua hari sebelumnya, sebelas petani sudah mencor kakinya lebih dulu.  Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Joko Prianto mengatakan, sembilan petani yang terdiri dari dua perempuan dan tujuh laki-laki ini, berasal dari Pati dan Kudus. KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPetani dari kawasan Pegunungan Kendeng melanjutkan aksi protes memasung kaki dengan semen di depan Istana Negara, besok, Rabu (15/3/2017). Pada hari ketiga aksi protesnya ini, jumlah petani yang menyemen kaki pun bertambah menjadi 20 orang. Dua hari sebelumnya, sebelas petani sudah mencor kakinya lebih dulu. Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Joko Prianto mengatakan, sembilan petani yang terdiri dari dua perempuan dan tujuh laki-laki ini, berasal dari Pati dan Kudus.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak Senin (13/3/2017) lalu petani dari kawasan Pegunungan Kendeng melakukan unjuk rasa mencor kaki dengan semen di depan Istana Negara.

Para petani Kendeng itu memprotes izin lingkungan baru yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dengan terbitnya izin tersebut kegiatan penambangan karst PT Semen Indonesia di Rembang masih tetap berjalan.

Mereka pun meminta Presiden Joko Widodo segera mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan menghentikan kegiatan penambangan karst oleh pabrik semen yang dinilai merusak lingkungan.

Aksi tersebut masih terus berlangsung dan jumlah petani kian bertambah. Pada hari kelima aksi protes, Jumat (17/3/2017), jumlah petani yang menyemen kakinya mencapai 50 orang.

Aksi yang sama pernah dilakukan oleh sembilan petani perempuan di depan Istana Negara pada April 2016.

Lalu, apa yang membuat para petani Kendeng ini rela mencor kaki untuk kedua kalinya dan mendesak bertemu dengan Presiden Jokowi?

Gunretno dari komunitas adat Sedulur Sikep yang mendiami kawasan Kendeng utara menuturkan, saat pertemuan pada 2 Agustus 2016, Presiden Jokowi menyepakati bahwa harus ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) lebih dulu sebelum pabrik semen beroperasi di kawasan Kendeng.

Jokowi pun menjamin KLHS yang berada di bawah tim dari Kantor Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan secara terbuka.

Kemudian, saat sidang peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung memenangkan gugatan petani pegunungan Kendeng dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap PT Semen Indonesia.

Kemenangan tersebut membuat izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Indonesia harus dibatalkan.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Nasional
Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X