Golkar Dinilai Merugi jika Lindungi Novanto pada Kasus E-KTP - Kompas.com

Golkar Dinilai Merugi jika Lindungi Novanto pada Kasus E-KTP

Kompas.com - 19/03/2017, 19:04 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (kemeja putih) dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (kemeja kuning) jelang rapat konsultasi di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/3/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik ( kasus korupsi e-KTP).

Seperti diungkapkan dalam dakwaan persidangan, Novanto diduga memiliki peran dalam penentuan anggaran proyek e-KTP.

Meski begitu, Partai Golkar seolah melindungi pimpinannya tersebut. Hal itu dinilai cukup merugikan partai. Salah satunya karena bisa berdampak terhadap suara partai pada pemilu legislatif 2019 mendatang.

"Kalau bicara itu, sudah jelas merugikan betul," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus seusai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017).

Sinyal melindungi Setya Novanto sebagai pimpinan salah satunya ditunjukkan dari pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Idrus mengatakan bahwa kasus e-KTP tak akan dibahas pada forum Rapat Pimpinan Nasional yang akan digelar dalam waktu dekat.

Sejumlah tokoh senior partai dan pengurus partai juga kompak menegaskan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tak akan diselenggarakan.

(Baca: Potensi Konflik Internal dan Upaya Golkar "Lindungi" Setya Novanto...)

Meski dianggap akan merugikan partai, namun Lucius mengatakan hal tersebut sudah bukan hal baru bagi Golkar yang sejak dulu kerap memelihara kader-kadernya, termasuk yang terjerat kasus korupsi.

"Apalagi Golkar menunjukkan betul sisi pragmatisme politiknya. Siapa yang memiliki harta terbanyak, dialah yang berhak atas kursi tertinggi parpol," ucap Lucius.

Hal itulah yang menurut Lucius membuat Golkar tetap mempertahankan Novanto meski dengan permasalahan yang melekat pada Ketua DPR RI itu. Sekalipun, risikonya adalah membuat partai terjungkal.

"Risikonya kan hanya suaranya turun. Tapi Novanto tetap aman sebagai ketua," tuturnya.

(Baca: Golkar Yakin Kasus E-KTP Tak Pengaruhi Elektabilitas Partai)

Meski begitu, tidak mustahil Novanto dijatuhkan dari kursi ketua umum partai. Lucius mencontohkan kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto 2015 lalu.

Kasus dugaan pelanggaran etik tersebut bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kuatnya desakan publik untuk memproses kasus tersebut berujung pada mundurnya Novanto sebagai Ketua DPR RI.

Tak menutup kemungkinan hal yang sama dapat terulang. Terlebih, kembalinya Novanto ke kursi Ketua DPR RI juga menuai pro dan kontra di masyarakat.

Hanya saja, kata Lucius, saat itu publik bak terhipnotis oleh sumbangan kekuatan Novanto untuk mendukung Presiden Joko Widodo. Sehingga, publik seolah memaafkan begitu saja kembalinya Novanto ke DPR meski ada sejumlah persoalan di balik itu.

"Ada peluang dengan kasus ini maupun dengan latar belakang Novanto mengambil kursi Ketua DPR, itu ada kemungkinan untuk menyingkirkannya kembali," ujar Lucius.

Kompas TV Nama Ketua DPR Setya Novanto disebut dalam kasus korupsi ktp elektronik yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Di saat yang hampir bersamaan, Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto membantah telah menerima uang dari proyek E-KTP.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

BNN Periksa Keterlibatan Manajemen Sense Karaoke dalam Peredaran Narkoba

BNN Periksa Keterlibatan Manajemen Sense Karaoke dalam Peredaran Narkoba

Megapolitan
Wapres Berharap 'Kompas' Tetap Jaga Objektivitas dan Independensi

Wapres Berharap "Kompas" Tetap Jaga Objektivitas dan Independensi

Nasional
Airlangga Hartarto: Saya Juga Punya Jadwal Ketemu Cak Imin

Airlangga Hartarto: Saya Juga Punya Jadwal Ketemu Cak Imin

Nasional
Wacana Pelepasan Saham dan Dividen Rp 40 Miliar dari Perusahaan Bir untuk DKI

Wacana Pelepasan Saham dan Dividen Rp 40 Miliar dari Perusahaan Bir untuk DKI

Megapolitan
Terindikasi Bawa Radioaktif, Kapal Asing Dikejar hingga ke Tengah Laut dalam Latihan Gabungan

Terindikasi Bawa Radioaktif, Kapal Asing Dikejar hingga ke Tengah Laut dalam Latihan Gabungan

Regional
KPU Sebut DPR Sepakat Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut Pileg 2019

KPU Sebut DPR Sepakat Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut Pileg 2019

Nasional
Indonesia Akan Gelar Fashion Show Busana Muslim Berkelas Dunia

Indonesia Akan Gelar Fashion Show Busana Muslim Berkelas Dunia

Nasional
'May Day', Servis dan Ganti Oli Motor Gratis untuk Buruh Tangerang dan Bekasi

"May Day", Servis dan Ganti Oli Motor Gratis untuk Buruh Tangerang dan Bekasi

Megapolitan
Kemenkumham Dorong Masyarakat Patenkan Potensi Indikasi Geografis di Daerahnya

Kemenkumham Dorong Masyarakat Patenkan Potensi Indikasi Geografis di Daerahnya

Nasional
Polisi Temukan 7 Hektar Ladang Ganja di Aceh

Polisi Temukan 7 Hektar Ladang Ganja di Aceh

Megapolitan
Sopir yang Menyekap dan Ingin Perkosa Penumpangnya Gunakan Akun GrabCar Milik Ayah Tiri

Sopir yang Menyekap dan Ingin Perkosa Penumpangnya Gunakan Akun GrabCar Milik Ayah Tiri

Megapolitan
Digerebek Petugas Perhutani, Kawanan Pencuri Kayu Kabur Tinggalkan Sepeda Motornya

Digerebek Petugas Perhutani, Kawanan Pencuri Kayu Kabur Tinggalkan Sepeda Motornya

Regional
Untuk Kedua Kalinya, Hakim Ketuk Palu agar Fredrich Yunadi Berhenti Bicara

Untuk Kedua Kalinya, Hakim Ketuk Palu agar Fredrich Yunadi Berhenti Bicara

Nasional
Jepang Deportasi Dua Nelayan asal Korea Utara

Jepang Deportasi Dua Nelayan asal Korea Utara

Internasional
Sopir GrabCar dan 2 Rekannya yang Sekap Penumpang Positif Narkoba

Sopir GrabCar dan 2 Rekannya yang Sekap Penumpang Positif Narkoba

Megapolitan

Close Ads X