Kompas.com - 18/03/2017, 18:00 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengatakan, berlakunya aturan baru dalam pembuatan paspor merupakan upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Dalam surat edaran nomor IMI-02177.GR.02.06 tahun 2017 tentang pencegahan tenaga kerja Indonesia non-prosedural, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberikan syarat bagi pemohon paspor. Pemohon harus memiliki tabungan atas nama pemohon dengan jumlah minimal sebesar Rp 25 juta.

"Ketentuan tersebukan bukan mendiskriminasi justru melindungi masyarat. Gunanya untuk pastikan orang yang ingin buat paspor motifnya asli," kata Agung saat dihubungi, Sabtu (18/3/2017).

(Baca: Menaker: Syarat Tabungan Rp 25 juta Pembuatan Paspor untuk Cegah TKI Nonprosedural)

Agung menyebutkan, pada Maret 2017 telah terdapat 900 orang TKI non-prosedural yang dipulangkan dari Johor, Malaysia, melalui Tanjung Pinang, Riau. Sedangkan sejak Januari hingga Maret 2017, telah terdapat 2.200 orang TKI non-prosedural yang telah dipulangkan.

Menurut Agung, dari jumlah itu, para TKI yang dipulangkan tidak berada dalam kondisi yang baik, baik fisik maupun psikologis.

"Mereka tereksploitasi. Kerja tanpa gaji, gaji mereka lebih rendah dari yang ada di Indonesia. Mereka ditakut-takuti. Kalau ini yang terjadi yang rugi adalah indoneisa, belum lagi orang yang dipulangkan dari peti mati," ucap Agung.

Selain itu, Agung mengatakan, Kementerian Luar Negeri rata-rata menangani 600 WNI di seliruh dunia.

(Baca: Kekhawatiran Warga dengan Syarat Tabungan Rp 25 Juta untuk Buat Paspor)

Dari jumlah itu, 90 persen merupakan TKI non-prosedural. Bila tidak mengikuti prosedur untuk berangkat ke luar negeri, Agung mengatakan pemerintah akan kesulitan memberikan perlindungan karena adanya perbedaan yurisprudensi. Terlebih bila terancam hukuman mati.

"Sampai tahun 2016 ada 32 orang WNI yang dihukum mati. Itu semunya nonprsedural dan ada 300 lebih yang terancam hukuman mati," ujar Agung.

Terdapat enam lembaga pemerintah yang berperan dalam memberika perlindungan kepada WNI. selain Ditjen Imigrasi, ada Kemenlu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Kementerian Agama, serta Polri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Resmi Usung Anies Baswedan, PKS Belum Tentukan Sikap

Nasdem Resmi Usung Anies Baswedan, PKS Belum Tentukan Sikap

Nasional
MIND ID Gandeng Arrival Siapkan Rencana Pengembangan Bisnis Kendaraan Listrik

MIND ID Gandeng Arrival Siapkan Rencana Pengembangan Bisnis Kendaraan Listrik

Nasional
Andika Janji Usut Prajurit TNI yang Tendang dan Pukul Suporter Arema di Stadion Kanjuruhan

Andika Janji Usut Prajurit TNI yang Tendang dan Pukul Suporter Arema di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Indonesia Harap Hasil Pembahasan Pimpinan KTT G20 Dapat Dirangkum dalam 34 Paragraf

Indonesia Harap Hasil Pembahasan Pimpinan KTT G20 Dapat Dirangkum dalam 34 Paragraf

Nasional
Puan-Airlangga Dijadwalkan Bertemu 8 Oktober, Bahas Pilpres 2024

Puan-Airlangga Dijadwalkan Bertemu 8 Oktober, Bahas Pilpres 2024

Nasional
Nasdem Deklarasi Capres 2024, Demokrat: Anies Selaras dengan Nilai yang Kami Perjuangkan

Nasdem Deklarasi Capres 2024, Demokrat: Anies Selaras dengan Nilai yang Kami Perjuangkan

Nasional
Ditanya soal Pilkada DKI 2024, Anies Sebut Fokus Jadi Capres Nasdem

Ditanya soal Pilkada DKI 2024, Anies Sebut Fokus Jadi Capres Nasdem

Nasional
Presiden PKS Klaim Anies Simbol Perubahan Indonesia

Presiden PKS Klaim Anies Simbol Perubahan Indonesia

Nasional
Bertolak Menuju Batang, Jokowi Akan Lakukan 'Groundbreaking' Pabrik Pipa

Bertolak Menuju Batang, Jokowi Akan Lakukan "Groundbreaking" Pabrik Pipa

Nasional
Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Nasional
Soal Kerusuhan Kanjuruhan, Politisi PDI-P: Jangan Hanya Evaluasi, Harus Ada Hasil

Soal Kerusuhan Kanjuruhan, Politisi PDI-P: Jangan Hanya Evaluasi, Harus Ada Hasil

Nasional
Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Nasional
Gus Muhaimin Sebut Forkabi Punya Peran Rajut Persatuan dan Kesatuan Antarsesama

Gus Muhaimin Sebut Forkabi Punya Peran Rajut Persatuan dan Kesatuan Antarsesama

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies Capres 2024, Ini Tanggapan Golkar...

Nasdem Deklarasikan Anies Capres 2024, Ini Tanggapan Golkar...

Nasional
Sebut AHY Cocok dengan Anies, Demokrat: Bagaikan Dua Pendekar

Sebut AHY Cocok dengan Anies, Demokrat: Bagaikan Dua Pendekar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.