Perludem Anggap Wajar Kenaikan 100 Persen Anggaran Verifikasi Parpol

Kompas.com - 18/03/2017, 16:41 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini. Fabian Januarius KuwadoDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, kenaikan 100 persen anggaran verifikasi partai politik adalah konsekuensi yang mau tidak mau harus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Titi mengatakan bahwa KPU sudah menggunakan pendekatan sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan dalam hal verifikasi partai politik.

"Dalam undang-undang, verifikasi harus betul-betul memastikan syarat harus dipenuhi orang per orang," ujar Titi dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3/2017).

"Misalkan ada syarat keanggotan. Untuk memastikan bahwa KTA yang diserahkan benar, berarti harus ada sensus dong. Dengan skala Indonesia yang sangat luas, kalau betul-betul ingin menegakkan aturan dengan benar, ya itulah konsekuensinya," lanjut dia.

Titi yakin jika peraturan perundangan tidak mensyaratkan bahwa verifikasi partai politik tidak terlalu ketat, maka kenaikan anggaran baru dapat dikritisi. Intinya, verifikasi partai politik bisa jauh lebih murah.

Jika ada kelompok yang mengkritisi naiknya anggaran verifikasi partai politik, Titi meminta kelompok tersebut untuk mengajukan perubahan undang-undang.

"Kalau dia tidak mau biayanya mahal, ya ubah dong syarat menjadi peserta pemilunya, menjadi sederhana, lebih mudah. Jadi lagi-lagi balik ke regulasi," ujar Titi.

KPU telah menganggarkan dana sebesar Rp 452 miliar untuk menyukseskan kegiatan verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum 2019.

Angka yang melonjak hingga 100 persen jika dibandingkan dengan anggaran verifkasi parpol di pemilu 2012 silam yang hanya sebesar Rp 224 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Pemerintah Ajak Penyintas Covid-19 Sumbangkan Plasma Konvalesen...

Saat Pemerintah Ajak Penyintas Covid-19 Sumbangkan Plasma Konvalesen...

Nasional
Epidemiolog Sayangkan Tak Ada Pengumuman ke Publik Saat Airlangga Idap Covid-19

Epidemiolog Sayangkan Tak Ada Pengumuman ke Publik Saat Airlangga Idap Covid-19

Nasional
Kemensos Beri Trauma Healing Korban Gempa Sulawesi Barat

Kemensos Beri Trauma Healing Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Hakim Sebut Andi Irfan Jaya Pembuat Action Plan untuk Bebaskan Djoko Tjandra

Hakim Sebut Andi Irfan Jaya Pembuat Action Plan untuk Bebaskan Djoko Tjandra

Nasional
Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Divonis 6 Tahun Penjara

Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Divonis 6 Tahun Penjara

Nasional
BNPB Distribusikan Bantukan ke 4 Desa Terisolasi akibat Gempa Sulbar

BNPB Distribusikan Bantukan ke 4 Desa Terisolasi akibat Gempa Sulbar

Nasional
Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Nasional
Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Nasional
Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Nasional
Kasus Kontroversi 'Swab Test', Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Kasus Kontroversi "Swab Test", Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Nasional
Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dinilai Berpotensi Gagalkan Target Herd Immunity

Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dinilai Berpotensi Gagalkan Target Herd Immunity

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Epidemiolog Ingatkan soal Keterbukaan Pemerintah

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Epidemiolog Ingatkan soal Keterbukaan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X