Elektabilitas Partai yang Terkait Kasus E-KTP Berpotensi Anjlok pada 2019 - Kompas.com

Elektabilitas Partai yang Terkait Kasus E-KTP Berpotensi Anjlok pada 2019

Kompas.com - 18/03/2017, 11:00 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Berkas kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP setebal 24.000 halaman dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas partai politik yang diduga terkait dalam kasus dugaan korupsi e-KTP berpotensi melemah pada pemilihan umum tahun 2009.

Menguatnya isu korupsi diprediksi akan mengubah cara pandang pemilih.

"Bagaimana kasus e-KTP berpengaruh terhadap pemilu ke depan. Kalau benar sampai dua tahun ke depan, maka bom ini akan meledak pada 2019," ujar pengamat politik Indo Barometer M Qodari dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

(baca: Ini 7 Fakta Menarik Sidang Kedua Kasus E-KTP)

Menurut Qodari, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik bisa jadi menurun secara signifikan. Apalagi, pada 2019 dillakukan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden.

Qodari mengatakan, dampak terbesar akan dialami partai politik yang berlatarbelakang agama atau partai politik yang selama ini dianggap cukup bersih oleh masyarakat.

"Penilaian publik tergantung partainya juga. Ada kavling partai bersih dan partai yang sudah biasa kotor," kata Qodari.

(baca: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Banyak nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP. Puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.

Tidak hanya secara perorangan, uang korupsi dalam kasus e-KTP juga disebut mengalir pada sejumlah partai politik.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

5 Fakta Kebakaran Mobil di Bandara Juanda, Diduga Korsleting Charger HP hingga Pengakuan Pemilik

5 Fakta Kebakaran Mobil di Bandara Juanda, Diduga Korsleting Charger HP hingga Pengakuan Pemilik

Regional
Puting Beliung Rusak Ratusan Rumah di Bandung Barat, Ini Penjelasan BMKG

Puting Beliung Rusak Ratusan Rumah di Bandung Barat, Ini Penjelasan BMKG

Regional
Pelaku Pembunuhan Dufi Bawa Ponsel dan Kartu ATM Korban

Pelaku Pembunuhan Dufi Bawa Ponsel dan Kartu ATM Korban

Megapolitan
Pelaku Pembunuhan Dufi Ditangkap di Bantargebang

Pelaku Pembunuhan Dufi Ditangkap di Bantargebang

Megapolitan
Surya Paloh Nilai Pileg dan Pilpres Sama-sama Penting

Surya Paloh Nilai Pileg dan Pilpres Sama-sama Penting

Nasional
Setelah Membunuh CLP, Dua Pelaku Berupaya Melarikan Diri ke Jambi

Setelah Membunuh CLP, Dua Pelaku Berupaya Melarikan Diri ke Jambi

Megapolitan
Surya Paloh: Tidak Salah Target Masuk 3 Besar di Pemilu 2019

Surya Paloh: Tidak Salah Target Masuk 3 Besar di Pemilu 2019

Nasional
Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu

Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu

Nasional
BIN: 7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal

BIN: 7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal

Nasional
BIN Bantah Suap Ormas Demi Bungkam Kritik terhadap Pemerintah

BIN Bantah Suap Ormas Demi Bungkam Kritik terhadap Pemerintah

Nasional
186 Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung di Bandung Barat

186 Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung di Bandung Barat

Regional
Terdapat Bekas Luka Pukulan di Kepala Perempuan yang Tewas di Indekos Mampang

Terdapat Bekas Luka Pukulan di Kepala Perempuan yang Tewas di Indekos Mampang

Megapolitan
Dua Terduga Pelaku Bertamu ke Indekos CLP Sebelum Ditemukan Tewas di Mampang

Dua Terduga Pelaku Bertamu ke Indekos CLP Sebelum Ditemukan Tewas di Mampang

Megapolitan
Terkait Kelompok Radikal, Kasus Penyerangan Pos Lantas Lamongan Dilimpahkan ke Densus 88

Terkait Kelompok Radikal, Kasus Penyerangan Pos Lantas Lamongan Dilimpahkan ke Densus 88

Regional
5 Fakta Buaya Terkam Bocah di Riau, Diserang di Depan Rumah hingga Peringatan BBKSDA

5 Fakta Buaya Terkam Bocah di Riau, Diserang di Depan Rumah hingga Peringatan BBKSDA

Regional

Close Ads X