Elektabilitas Partai yang Terkait Kasus E-KTP Berpotensi Anjlok pada 2019

Kompas.com - 18/03/2017, 11:00 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Berkas kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP setebal 24.000 halaman dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas partai politik yang diduga terkait dalam kasus dugaan korupsi e-KTP berpotensi melemah pada pemilihan umum tahun 2009.

Menguatnya isu korupsi diprediksi akan mengubah cara pandang pemilih.

"Bagaimana kasus e-KTP berpengaruh terhadap pemilu ke depan. Kalau benar sampai dua tahun ke depan, maka bom ini akan meledak pada 2019," ujar pengamat politik Indo Barometer M Qodari dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

(baca: Ini 7 Fakta Menarik Sidang Kedua Kasus E-KTP)


Menurut Qodari, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik bisa jadi menurun secara signifikan. Apalagi, pada 2019 dillakukan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden.

Qodari mengatakan, dampak terbesar akan dialami partai politik yang berlatarbelakang agama atau partai politik yang selama ini dianggap cukup bersih oleh masyarakat.

"Penilaian publik tergantung partainya juga. Ada kavling partai bersih dan partai yang sudah biasa kotor," kata Qodari.

(baca: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Banyak nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP. Puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.

Tidak hanya secara perorangan, uang korupsi dalam kasus e-KTP juga disebut mengalir pada sejumlah partai politik.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Nasional
7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

Nasional
Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Nasional
Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Nasional
Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Nasional
Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Nasional
Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Nasional
Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nasional
Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Nasional
[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

Nasional
Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Nasional
Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Nasional
Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Nasional
Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Nasional
KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

Nasional
Close Ads X