Kompas.com - 17/03/2017, 18:54 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di DPP Golkar, Jakarta, Jumat (17/3/2017) KOMPAS.COM/LUTFY MAIRIZAL PUTRASekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di DPP Golkar, Jakarta, Jumat (17/3/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengungkapan kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) memberikan angin kencang kepada Partai Golkar.

Dewan Pembina Golkar pun mengadakan rapat untuk membahas hal itu.

Nama sejumlah politisi Golkar disebut dalam dakwaan kasus E-KTP.

Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan, seluruh jajaran Golkar akan tetap solid. Hingga kini, menurut Idrus, tidak ada friksi dalam kepengurusan Golkar.

"Sampai pada hari ini tidak ada sama sekali (friksi). Bahkan stakeholder Golkar, kepengurusan partai Golkar dari DPP sampai ke bawah itu solid dan tidak masalah," kata Idrus, di DPP Golkar, Jumat (17/3/2017).

(Baca: Golkar Akan Bela Setya Novanto yang Dilaporkan ke MKD)

Menurut Idrus, stabilitas Golkar tidak terletak pada tokoh tertentu, melainkan pada visi negara kesejahteraan yang dibangun seluruh kader.

Selain itu, Idrus meyakini, disebutnya sejumlah nama kader Golkar dalam dakwaan e-KTP tidak akan berpegaruh pada elektabilitas partai.

"Enggak. Kami punya keyakinan," ujar Idrus.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa KPK dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (9/3/2017), Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran e-KTP yang mencapai Rp 5,9 triliun.

Nama-nama lainnya yang juga disebut dalam dakwaan, yakni Melchias Marchus Mekeng, Chaeruman Harahap, Agun Gunandjar Sudarsa, Mustokoweni, Markus Nari, hingga Ade Komarudin.

Mereka disebut menerima sejumlah uang terkait proyek e-KTP.

Novanto juga telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) pada Kamis (16/3/2017).

Novanto dinilai telah melakukan kebohongan kepada publik terkait penjelasannya ihwal pertemuan dengan Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X