Kompas.com - 17/03/2017, 14:22 WIB
Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPP Partai Nasdem Irma Suryani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Nasdem menyatakan tak punya pretensi untuk mendukung wacana hak angket terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani mengatakan, hak angket bukan merupakan tempat yang tepat jika mempertanyakan prosedur kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena kami tidak pernah terlibat dan nama-nama anggota kami enggak ikut di situ, jadi kami tidak punya pretensi di situ. Nasdem taat asas, hukum, aturan," kata Irma, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Irma memahami alasan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bahwa ada sejumlah prosedur kerja yang kurang tepat oleh KPK dalam memproses kasus e-KTP.

Persoalan terkait prosedur kerja itu, misalnya, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bocor ke publik sebelum persidangan.

(Baca: Fahri Hamzah Ingin Jokowi Dukung Hak Angket E-KTP, Ini Kata Istana)

Namun, Nasdem mempertanyakan tujuan hak angket tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang mau diangket itu siapa? KPK atau pemerintah? Sementara angket tujuannya menyelidiki program pemerintah terkait undang-undang, kebijakan pemerintah yang tidak sesuai atau inkonstitusional," kata Irma.

"Apakah dalam penyelidikan e-KTP ini pemerintah ikut di situ? Kan tidak. Ini kan urusan KPK," lanjut dia.

Usulan hak angket e-KTP dianggap tak memiliki dasar hukum. Apalagi, KPK bukan subordinat pemerintah dan merupakan lembaga independen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 September: Tambah 6.581, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.002.706

UPDATE 21 September: Tambah 6.581, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.002.706

Nasional
UPDATE: 140.805 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE: 140.805 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Pengangkatan Guru Honorer yang Telah Mengabdi Puluhan Tahun Diusulkan Tanpa Tes

Pengangkatan Guru Honorer yang Telah Mengabdi Puluhan Tahun Diusulkan Tanpa Tes

Nasional
UPDATE: Tambah 3.263 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.195.958

UPDATE: Tambah 3.263 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.195.958

Nasional
Kemenag Optimistis RI Segera Diperbolehkan Kirim Jemaah Umrah

Kemenag Optimistis RI Segera Diperbolehkan Kirim Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Dinilai Tercela jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman-Komnas HAM soal TWK KPK

Jokowi Dinilai Tercela jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman-Komnas HAM soal TWK KPK

Nasional
Kemenag Minta Jemaah Umrah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19

Kemenag Minta Jemaah Umrah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Atasi 'Overcrowding' Lapas, Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Pidana Alternatif

Atasi "Overcrowding" Lapas, Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Pidana Alternatif

Nasional
RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

Nasional
Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Nasional
Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Nasional
Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Nasional
Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tahu Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro...

Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tahu Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro...

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.