Kompas.com - 17/03/2017, 14:22 WIB
Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPP Partai Nasdem Irma Suryani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Nasdem menyatakan tak punya pretensi untuk mendukung wacana hak angket terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani mengatakan, hak angket bukan merupakan tempat yang tepat jika mempertanyakan prosedur kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena kami tidak pernah terlibat dan nama-nama anggota kami enggak ikut di situ, jadi kami tidak punya pretensi di situ. Nasdem taat asas, hukum, aturan," kata Irma, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Irma memahami alasan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bahwa ada sejumlah prosedur kerja yang kurang tepat oleh KPK dalam memproses kasus e-KTP.

Persoalan terkait prosedur kerja itu, misalnya, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bocor ke publik sebelum persidangan.

(Baca: Fahri Hamzah Ingin Jokowi Dukung Hak Angket E-KTP, Ini Kata Istana)

Namun, Nasdem mempertanyakan tujuan hak angket tersebut.

"Yang mau diangket itu siapa? KPK atau pemerintah? Sementara angket tujuannya menyelidiki program pemerintah terkait undang-undang, kebijakan pemerintah yang tidak sesuai atau inkonstitusional," kata Irma.

"Apakah dalam penyelidikan e-KTP ini pemerintah ikut di situ? Kan tidak. Ini kan urusan KPK," lanjut dia.

Usulan hak angket e-KTP dianggap tak memiliki dasar hukum. Apalagi, KPK bukan subordinat pemerintah dan merupakan lembaga independen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Nasional
Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Nasional
Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Nasional
Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X