Berantas Mafia Tanah, Kementerian BPN dan Polri Bentuk Tim

Kompas.com - 17/03/2017, 13:15 WIB
Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam konfrensi pers usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait perbaikan pelayanan sertifikasi tanah yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017). Fachri FachrudinKepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam konfrensi pers usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait perbaikan pelayanan sertifikasi tanah yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI bersama Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan membentuk tim terpadu guna menangani mafia sertifikat tanah.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, langkah ini sebagai upaya perbaikan pelayanan publik pada bidang pertanahan.

"Kami akan bentuk tim Polri dan BPN untuk menangani mafia pertanahan," ujar Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Setelah dibentuk, kata Tito, tim terpadu tersebut akan menginventaris terlebih dahulu berbagai persoalan terkait sertifikasi tanah.

Nantinya, antara Polri dan Kementerian ATR/BPN juga akan berbagi informasi sebelum mengambil langkah tindaklanjut.

"Ada penindakan dan sharing informasi. Langkah menekan pungli kedepankan mekanisme pencegahan, upaya penindakan sebagainya terakhir," kata Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menambahkan, selama ini berbagai modus sudah dilakukan para mafia sertifikasi tanah.

"Ada yang memalsukan dokumen, ada yang menggunakan mekanisme hukum, dan biasanya ketika berhadapan dengan mafia itu secara formal kami kalah," kata dia.

Ia menambahkan, data yang ada dipihaknya menyebutkan, dari sekitar 100 persen aset tanah milik negara, baru sekitar 44 persen saja yang sudah bersertifikat. 

"Jumlah ini masih jauh sekali termasuk aset Pemerintah dan Polri," kata dia.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Nasional
Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X