Kompas.com - 17/03/2017, 10:58 WIB
Suasana sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSuasana sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Persidangan kedua dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Sejumlah fakta menarik muncul dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar.

Sedianya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan delapan saksi. Namun, dalam persidangan hanya enam saksi yang memberikan keterangan.

Para saksi tersebut, yaitu mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi; Sekretaris Jenderal Kemendagri saat ini, Yuswandi Temenggung; mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni; Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Kemendagri Elvius Dailami.

Selain itu, mantan Ketua Komisi II DPR, Chaeruman Harahap dan Direktur Utama PT Karsa Wira Utama, Winata Cahyadi.

Berikut ini adalah sejumlah fakta menarik mengenai sidang yang berjalan hampir 10 jam tersebut.

1. Gamawan salahkan masyarakat

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di awal persidangan, Gamawan menyalahkan masyarakat terkait terhambatnya proyek e-KTP.

Gamawan mengatakan, hambatan terjadi saat pelaksana proyek harus melakukan perekaman data penduduk.

Menurut Gamawan, kesulitan terjadi saat masyarakat banyak yang tidak datang untuk menyerahkan data identitas.

"Karena menurut undang-undang, yang aktif itu rakyat, bukan pemerintah," kata Gamawan.

2. Gamawan akui terima uang

Gamawan mengakui menerima beberapa kali pemberian uang. Namun, ia beralasan, pemberian uang itu terkait keperluannya untuk berobat dan honor kerja.

Ia mengaku pernah meminjam uang Rp 1 miliar kepada adiknya, Azmin Aulia. Uang tersebut digunakan untuk beternak sapi dan bertani.

Selain itu, Gamawan mengaku meminjam uang kepada pengusaha Afdal Noverman sebesar Rp 1,5 miliar. Uang itu untuk keperluan berobat di Singapura.

Kemudian, ia mengakui menerima uang Rp 50 juta. Namun, uang tersebut diklaim sebagai honor kerja.

3. Mantan Sekjen Kemendagri terima 500.000 dollar AS

Mantan Sekjen Kemendagri, Diah Anggarini, mengaku dua kali menerima uang. Pertama, ia menerima uang dari Irman yang saat itu menjabat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sebanyak 300.000 dollar AS.

Kedua, ia menerima 200.000 dollar AS dari pengusaha pemenang tender proyek e-KTP Andi Agustinus, alias Andi Narogong.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.