Kompas.com - 16/03/2017, 18:21 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah terus melakukan upaya pencegahan guna mengatasi persoalan banjir yang sempat terjadi di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat tahun lalu.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan mereforestasi kawasan lahan rusak di hulu dan hilir daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk dan Citarum, Jawa Barat, serta DAS Sari di NTB.

“Ini sudah beberapa kali rapat juga dari bulan November, Desember, kemudian Januari lalu dan sekarang rapat lagi. Kita sudah mendekati akhir dari persiapan penyelesaian penanganan,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Kantor Wakil Presiden, Kamis (16/3/2017).

Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla itu diikuti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

(Baca: Banjir Terus di Rancaekek, Semua Orang Rugi...)

Selain itu, hadir pula Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin.

Dalam rapat terungkap bahwa di kawasan hulu, setidaknya kerusakan terjadi di atas lahan seluas 18.600 hektar di DAS Citarum.

Sementara, kerusakan yang terjadi di DAS Cimanuk hulu sekitar 9.400 hektar lahan dan 6.100 hektar lahan di DAS Sari.

Dua cara akan digunakan pemerintah dalam proses reforestasi tersebut. Pertama, menggunakan cara konvensional dengan memanfaatkan tenaga masyarakat untuk pembibitan lahan yang rusak. Cara kedua yaitu dengan aerial seeding.

“Jadi itu pakai pesawat dijatuhi nanti (bibitnya) akan tumbuh. Dan tentu ada bangunan konservasi tanah dan air seperti DAM penahan, sumur resapan, itu semua sudah dibicarakan,” ujarnya.

Siti menambahkan, proses reforestasi itu akan mulai dilangsungkan pada awal April 2017.

Namun, ia belum dapat memastikan butuh waktu berapa tahun hingga proses reforestasi itu berjalan.

(Baca: Gara-gara Banjir di Rancaekek, Bandung-Tasikmalaya Makan Waktu 10 Jam)

“Kalau lihat program dahulu waktu Pak Wapres jadi Menkokesra, itu dari 2004 sampai sekarang, itu sudah jauh lebih hijau. Baik itu di Gunung Kidul maupun di (Situ) Cisanti,” ujarnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengungkapkan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 312,9 miliar untuk mengatasi kerusakan hutan dan lahan di ketiga wilayah DAS tersebut.

Rincinya, sebesar Rp 62,9 miliar untuk penanggulangan DAS Sari, dan Rp 250 miliar untuk DAS Citarum dan Cimanuk.

“Anggarannya akan diambil dari dana cadangan penanggulangan bencana. Dan itu sudah perintah Bapak Wapres bahwa bulan depan sudah harus mulai dikerjakan Kementerian LHK dan Kementerian PUPR,” kata Willem.

Ia menambahkan, ratusan miliar anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah tersebut, bukan hanya untuk tahun ini. Melainkan, digunakan hingga proses reforestasi rampung.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso mengatakan, pihaknya hanya akan menangani persoalan banjir yang terjadi di hilir.

Beberapa di antaranya seperti normalisasi sungai di Garut dengan membuat cekdam atau bendungan kecil serta mengatasi sedimentasi.

Sedangkan, untuk menangani persoalan banjir di Bandung akan dilangsungkan secara bertahap.

Seperti pembuatan kolam retensi Cieunteung serta normalisasi sungai Citarum. Untuk pembuatan kolam retensi tersebut, prosesnya telah dimulai.

Menurut rencana, ada sekitar delapan hektar lahan yang akan dibebaskan untuk membuat kolam tersebut.

(Baca: Aher: Perlu Negosiasi "Tingkat Dewa" untuk Atasi Banjir Rancaekek)

“Jadi nanti kita akan memompa airnya dari Cieunteung ke Citarum. Sedangkan Citarum sendiri sepanjang 32 kilometer akan kita normalisasi. Yang paling penting adalah ujungnya,” ujar Imam.

Ia mengatakan, proses normalisasi Sungai Citarum akan dilangsungkan tahun depan. Normalisasi diperlukan untuk mengatasi penyempitan yang membuat aliran sungai menjadi tidak normal.

Ada pun untuk mengatasi persoalan banjir di Bima, NTB, Imam mengatakan, pihaknya telah menyiapkan paket-paket normalisasi untuk sejumlah sungai di wilayah tersebut.

Di samping juga menyiapkan rencana untuk membangun embung di kawasan upstream Kota Bima.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Nasional
Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Nasional
Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Nasional
LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

Nasional
Amnesty International Sebut Penindakan 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J Belum Optimal

Amnesty International Sebut Penindakan "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J Belum Optimal

Nasional
Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Nasional
KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

Nasional
Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Nasional
Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Nasional
KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

Nasional
PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

Nasional
Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Nasional
Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Nasional
DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.