JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah terus melakukan upaya pencegahan guna mengatasi persoalan banjir yang sempat terjadi di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat tahun lalu.
Upaya yang dilakukan yaitu dengan mereforestasi kawasan lahan rusak di hulu dan hilir daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk dan Citarum, Jawa Barat, serta DAS Sari di NTB.
“Ini sudah beberapa kali rapat juga dari bulan November, Desember, kemudian Januari lalu dan sekarang rapat lagi. Kita sudah mendekati akhir dari persiapan penyelesaian penanganan,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Kantor Wakil Presiden, Kamis (16/3/2017).
Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla itu diikuti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
(Baca: Banjir Terus di Rancaekek, Semua Orang Rugi...)
Selain itu, hadir pula Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin.
Dalam rapat terungkap bahwa di kawasan hulu, setidaknya kerusakan terjadi di atas lahan seluas 18.600 hektar di DAS Citarum.
Sementara, kerusakan yang terjadi di DAS Cimanuk hulu sekitar 9.400 hektar lahan dan 6.100 hektar lahan di DAS Sari.
Dua cara akan digunakan pemerintah dalam proses reforestasi tersebut. Pertama, menggunakan cara konvensional dengan memanfaatkan tenaga masyarakat untuk pembibitan lahan yang rusak. Cara kedua yaitu dengan aerial seeding.
“Jadi itu pakai pesawat dijatuhi nanti (bibitnya) akan tumbuh. Dan tentu ada bangunan konservasi tanah dan air seperti DAM penahan, sumur resapan, itu semua sudah dibicarakan,” ujarnya.
Siti menambahkan, proses reforestasi itu akan mulai dilangsungkan pada awal April 2017.
Namun, ia belum dapat memastikan butuh waktu berapa tahun hingga proses reforestasi itu berjalan.
(Baca: Gara-gara Banjir di Rancaekek, Bandung-Tasikmalaya Makan Waktu 10 Jam)
“Kalau lihat program dahulu waktu Pak Wapres jadi Menkokesra, itu dari 2004 sampai sekarang, itu sudah jauh lebih hijau. Baik itu di Gunung Kidul maupun di (Situ) Cisanti,” ujarnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengungkapkan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 312,9 miliar untuk mengatasi kerusakan hutan dan lahan di ketiga wilayah DAS tersebut.