Rapat dengan Wanbin, DPP Partai Golkar Bahas Pilkada Hingga Kasus E-KTP

Kompas.com - 16/03/2017, 18:17 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/3/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar melangsungkan rapat konsultasi dengan Dewan Pembina Partai Golkar, Kamis (16/3/2017) siang. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan merespons dinamika dan masalah kebangsaan yang terjadi.

Salah satunya mengenai keberhasilan Pilkada Serentak 2017 dan proyeksi pemilu ke depan.

"Pemilih pada tahun 2019 adalah pemilih-pemilih berumur antara 25 sampai 40 tahuh. Karenanya dewan pembina meminta kepada Partai Golkar untuk mengaktifkan dan memberikan perhatian besar kepada tokoh-tokoh muda Partai Golkar dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin politik Partai Golkar," tutur Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/3/2017).

Sementara itu, penyikapan terhadap kasus dugaan korupsi e-KTP juga dibahas dalam rapat. Pasalnya, kasus tersebut turut menyeret nama sejumlah Politisi Partai Golkar, salah satunya adalah Ketua Umum Setya Novanto.

Ical, sapaan akrab Aburizal, meminta seluruh kader partai bersabar untuk menghargai proses hukum yang berlangsung.

"Semua kader Partai Golkar tetap tenang dan menghargai proses hukum. Menyerahkan prosesnya ke pengadilan dengan tetap menekankan asas praduga tak bersalah," ucap Aburizal.

Adapun hal-hal lain yang juga dibahas dan disepakati dari rapat, di antaranya adalah mengimbau kader partai untuk berperan aktif dalam menjadi pemimpin bangsa, menghadapi krisis global, dan mengapresiasi pertumbuhan ekonomi tanah air.

"Yang berikutnya, adalah DPP Partai Golkar dan Wanbin bersama-sama berpendapat Partai Golkar sudah memilki visi negara Indonesia sejahtera 20145 dengan belum adanya GBHN maka dapat dipakai menjadi suatu arah perkembangan Indonesia ke depan," tururnya.

Hadir dalam rapat tersebut sejumlah anggota dewan pembina dan pengurus pusat, termasuk di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Nasional
Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X