Kompas.com - 16/03/2017, 13:32 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/1/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar belum memutuskan calon gubernur yang akan diusung pada Pilkada Jawa Barat 2018.

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto mengatakan, partainya masih akan melakukan survei internal sebelum menentukan pasangan calon gubernur yang akan mereka usung.

"Sedang melakukan survei dan survei ini nanti dilihat mana yang terbaik. Dan siapa pun yang terbaik maka nanti akan diputuskan," ujar Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2017).

Saat ini, di internal Partai Golkar, khususnya di struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat, nama Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi memang menguat untuk diusung di Pilkada Jawa Barat.

Saat ini Dedi juga secara aktif telah menyatakan niatnya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Jabar 2018 di beberapa kota dan kabupaten.

Namun, Novanto mengatakan bahwa Partai Golkar tidak mau gegabah. Keputusan akan dikeluarkan bila sudah ada hasil survei.

"Lihat dulu apakah elektabilitasnya naik. Tapi kalau nanti di surveinya tidak mencapai target kami evaluasi, kalau mencapai target kami beri dukungan," kata Novanto.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Ia mengatakan, sejauh ini Dedi telah menyampaikan niatnya untuk maju di Pilkada Jawa Barat ke hampir seluruh struktur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Golkar di Jawa Barat.

Namun, Partai Golkar tetap akan melihat elektabilitas Dedi terlebih dahulu. Sebab, mereka menargetkan adanya peningkatan kemenangan pada pilkada 2018.

"Karena kami ingin kemenangan pilkada 2017 dengan 58 persen ini lebih meningkat lagi," ujar Idrus.

Saat ditanya apakah para elite di DPP Partai Golkar juga banyak yang mendukung pengusungan Dedi Mulyadi, ia menjawab DPP masih belum mengambil keputusan soal itu.

"Intinya kami ingin calon itu sesuai dengan aspirasi rakyat, keinginan rakyat dan karena itu peluang Dedi untuk maju lebih besar. Karena sekarang Dedi adalah Ketua DPD Jabar, karena itu, untuk melakukan komunikasi dengan rakyat dia lebih mudah," kata Idrus.

Kompas TV Bupati Purwakarta yang Merakyat - The Interview With Tukul Arwana
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.