Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Sempat Konsultasi dengan KPK Terkait Proyek E-KTP

Kompas.com - 16/03/2017, 11:52 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan, Kementerian Dalam Negeri sempat konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memastikan tak ada kesalahan dalam prosedur atau potensi korupsi dalam proyek e-KTP.

Ia meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat itu, Irman, untuk mengirimkan surat kepada KPK untuk memaparkan rencana anggaran proyek tersebut.

"Minta untuk dikawal KPK dan presentasikan rencana anggarannya. utk dikawal kpk dan presentasikan. Itu sudah diaudit dulu oleh BPKP," ujar Gamawan, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Gamawan mengatakan, permintaan kepada KPK sebagai bentuk kehati-hatian agar di kemudian hari proyek e-KTP tak tersangkut masalah hukum.

Setelah memaparkan, ada dua hal yang diminta KPK kepada Kemendagri.

(Baca: Gamawan Fauzi Bantah Menerima "Fee" Proyek e-KTP)

Pertama, KPK meminta agar proyek tersebut dikawal oleh BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan.

"Saya minta Sekjen bersurat ke LKPP dan BPKP minta dikawal, didampingi istilahnya, proses dari awal," kata Gamawan.

Kemudian, KPK juga meminta agar dilakukan lelang secara elektronik. Kemendagri saat itu belum menerapkan pelaksanaan tender secara elektronik. 

Akan tetapi, dengan adanya proyek e-KTP, akhirnya dilakukan sistem elektronik tersebut.

Dalam prosesnya, Kemendagri meminta pengawalan LKPP.

Namun, di tengah perjalanan, terdapat perbedaan pendapat antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan LKPP.

Gamawan mendapat laporan bahwa LKPP minta agar dilakukan pemecahan menjadi sembilan komponen.

(Baca: Dakwaan Korupsi E-KTP, Gamawan Fauzi Disebut Terima 4,5 Juta Dollar AS)

Sugiharto, anak buah Irman, meminta agar Gamawan menjembatani perbedaan pendapat tersebut.

"Karena antar-lembaga, PPK dan LKPP beda, bukan kewenangan saya. Saya suratkan ke Wakil Presiden," kata Gamawan.

Wakil Presiden RI saat itu, Jusuf Kalla, menunjuk stafnya untuk membentuk tim khusus. Tim tersebut yang memediasi antara PPK dengan LKPP hingga dicapai kesepakatan.

"Saya merasa udah clear perbedaan itu maka berjalan terus," kata dia.

Kompas TV Gamawan Fauzi: Agus Rahardjo Pernah Beri Saran Proyek E-KTP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com