Kompas.com - 16/03/2017, 11:52 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan, Kementerian Dalam Negeri sempat konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memastikan tak ada kesalahan dalam prosedur atau potensi korupsi dalam proyek e-KTP.

Ia meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat itu, Irman, untuk mengirimkan surat kepada KPK untuk memaparkan rencana anggaran proyek tersebut.

"Minta untuk dikawal KPK dan presentasikan rencana anggarannya. utk dikawal kpk dan presentasikan. Itu sudah diaudit dulu oleh BPKP," ujar Gamawan, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Gamawan mengatakan, permintaan kepada KPK sebagai bentuk kehati-hatian agar di kemudian hari proyek e-KTP tak tersangkut masalah hukum.

Setelah memaparkan, ada dua hal yang diminta KPK kepada Kemendagri.

(Baca: Gamawan Fauzi Bantah Menerima "Fee" Proyek e-KTP)

Pertama, KPK meminta agar proyek tersebut dikawal oleh BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan.

"Saya minta Sekjen bersurat ke LKPP dan BPKP minta dikawal, didampingi istilahnya, proses dari awal," kata Gamawan.

Kemudian, KPK juga meminta agar dilakukan lelang secara elektronik. Kemendagri saat itu belum menerapkan pelaksanaan tender secara elektronik. 

Akan tetapi, dengan adanya proyek e-KTP, akhirnya dilakukan sistem elektronik tersebut.

Dalam prosesnya, Kemendagri meminta pengawalan LKPP.

Namun, di tengah perjalanan, terdapat perbedaan pendapat antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan LKPP.

Gamawan mendapat laporan bahwa LKPP minta agar dilakukan pemecahan menjadi sembilan komponen.

(Baca: Dakwaan Korupsi E-KTP, Gamawan Fauzi Disebut Terima 4,5 Juta Dollar AS)

Sugiharto, anak buah Irman, meminta agar Gamawan menjembatani perbedaan pendapat tersebut.

"Karena antar-lembaga, PPK dan LKPP beda, bukan kewenangan saya. Saya suratkan ke Wakil Presiden," kata Gamawan.

Wakil Presiden RI saat itu, Jusuf Kalla, menunjuk stafnya untuk membentuk tim khusus. Tim tersebut yang memediasi antara PPK dengan LKPP hingga dicapai kesepakatan.

"Saya merasa udah clear perbedaan itu maka berjalan terus," kata dia.

Kompas TV Gamawan Fauzi: Agus Rahardjo Pernah Beri Saran Proyek E-KTP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.