Kompas.com - 16/03/2017, 08:58 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang kedua kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP mengagendakan pemeriksaan para saksi.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan delapan saksi dalam sidang hari ini, Kamis (16/3/2017).

"Hari ini di persidangan kedua, Penuntut Umum akan menghadirkan saksi-saksi dari unsur Kemendagri, DPR, Kementerian Keuangan dan swasta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi.

Para saksi tersebut yaitu mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi; Sekretaris Jenderal Kemendagri saat ini, Yuswandi Temenggung; mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni; mantan Direktur Jenderal Adminsitrasi Kependudukan Kemendagri Rasyid Saleh; dan Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Kemendagri Elvius Dailami.

Selain itu, jaksa juga akan menghadirkan mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap, dan Direktur Utama PT Karsa Wira Utama, Winata Cahyadi.

Dalam kasus ini, dua orang yang jadi terdakwa yaitu mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Perbuatan keduanya diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Banyak pihak yang disebut dalam dakwaan telah menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012. (Baca juga: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Korupsi diduga terjadi sejak proyek itu dalam perencanaan serta melibatkan anggota legislatif, eksekutif, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta.

Dalam dakwaan, pengusaha Andi Narogong selaku pelaksana yang ditunjuk langsung mengerjakan proyek e-KTP diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu Setya Novanto, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

(Baca juga: Diduga Atur Anggaran, Setya Novanto Tak Masuk Daftar Penerima "Fee" Kasus E-KTP)

Hingga kemudian, DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.

Lihat juga infografis di bawah ini

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Dugaan aliran dana dalam pengadaan e-KTP pada 2010 sesuai dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan pada Kamis (9/3/2017) untuk terdakwa Irman dan Sugiharto

Kompas TV Jalan Terjal KPK Membongkar Korupsi e-KTP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Nasional
Kecurigaan Awal LPSK dalam Kasus Sambo, Tak Ada Laporan Kepolisian Soal Kematian Brigadir J

Kecurigaan Awal LPSK dalam Kasus Sambo, Tak Ada Laporan Kepolisian Soal Kematian Brigadir J

Nasional
Moeldoko Main Film Pendek, Ini Alasannya...

Moeldoko Main Film Pendek, Ini Alasannya...

Nasional
Berulang Kali Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Mundur Menanti Saksi Kunci

Berulang Kali Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Mundur Menanti Saksi Kunci

Nasional
Mengingat Lagi Janji Kapolri Mengusut 'Konsorsium 303' dan Komitmen Bersih-bersih Internal

Mengingat Lagi Janji Kapolri Mengusut "Konsorsium 303" dan Komitmen Bersih-bersih Internal

Nasional
Penyelesaian Sengketa dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Penyelesaian Sengketa dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Nekat Korupsi, Pedoman dan Maklumat MA Seolah Tumpul

Hakim Agung Sudrajad Nekat Korupsi, Pedoman dan Maklumat MA Seolah Tumpul

Nasional
Ingin Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, Sekber Gugat Aturan Syarat Pencapresan ke MK

Ingin Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, Sekber Gugat Aturan Syarat Pencapresan ke MK

Nasional
Eks Hakim Agung Usul Sidang MA Direkam dan Terbuka Hindari Permainan Perkara

Eks Hakim Agung Usul Sidang MA Direkam dan Terbuka Hindari Permainan Perkara

Nasional
Cairnya Politik Hari Ini, Sudah Deklarasi Koalisi pun Masih Lirik Sana-sini

Cairnya Politik Hari Ini, Sudah Deklarasi Koalisi pun Masih Lirik Sana-sini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengacara Sebut Lukas Enembe Judi untuk 'Refreshing' | Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi

[POPULER NASIONAL] Pengacara Sebut Lukas Enembe Judi untuk "Refreshing" | Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi

Nasional
Apa Itu Warakawuri?

Apa Itu Warakawuri?

Nasional
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi

Nasional
Tanggal 29 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 29 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
Gerindra: Lukas Enembe Datang Saja ke KPK kalau Tak Merasa Bersalah

Gerindra: Lukas Enembe Datang Saja ke KPK kalau Tak Merasa Bersalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.