Kompas.com - 16/03/2017, 08:58 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang kedua kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP mengagendakan pemeriksaan para saksi.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan delapan saksi dalam sidang hari ini, Kamis (16/3/2017).

"Hari ini di persidangan kedua, Penuntut Umum akan menghadirkan saksi-saksi dari unsur Kemendagri, DPR, Kementerian Keuangan dan swasta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi.

Para saksi tersebut yaitu mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi; Sekretaris Jenderal Kemendagri saat ini, Yuswandi Temenggung; mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni; mantan Direktur Jenderal Adminsitrasi Kependudukan Kemendagri Rasyid Saleh; dan Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Kemendagri Elvius Dailami.

Selain itu, jaksa juga akan menghadirkan mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap, dan Direktur Utama PT Karsa Wira Utama, Winata Cahyadi.

Dalam kasus ini, dua orang yang jadi terdakwa yaitu mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Perbuatan keduanya diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Banyak pihak yang disebut dalam dakwaan telah menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012. (Baca juga: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Korupsi diduga terjadi sejak proyek itu dalam perencanaan serta melibatkan anggota legislatif, eksekutif, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta.

Dalam dakwaan, pengusaha Andi Narogong selaku pelaksana yang ditunjuk langsung mengerjakan proyek e-KTP diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu Setya Novanto, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

(Baca juga: Diduga Atur Anggaran, Setya Novanto Tak Masuk Daftar Penerima "Fee" Kasus E-KTP)

Hingga kemudian, DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.

Lihat juga infografis di bawah ini

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Dugaan aliran dana dalam pengadaan e-KTP pada 2010 sesuai dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan pada Kamis (9/3/2017) untuk terdakwa Irman dan Sugiharto

Kompas TV Jalan Terjal KPK Membongkar Korupsi e-KTP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei CSIS: Di Kalangan Pemilih Muda, Anies Unggul Secara 'Head to Head' Lawan Prabowo dan Ganjar

Survei CSIS: Di Kalangan Pemilih Muda, Anies Unggul Secara "Head to Head" Lawan Prabowo dan Ganjar

Nasional
Jokowi ke Lukas Enembe: Semua Sama di Mata Hukum, Hormati Panggilan KPK

Jokowi ke Lukas Enembe: Semua Sama di Mata Hukum, Hormati Panggilan KPK

Nasional
Ketua IPW Sebut Alami Diskriminasi di Pintu Masuk Gedung DPR, MKD Minta Maaf

Ketua IPW Sebut Alami Diskriminasi di Pintu Masuk Gedung DPR, MKD Minta Maaf

Nasional
KPK Geledah 3 Ruang Hakim Agung di Gedung MA

KPK Geledah 3 Ruang Hakim Agung di Gedung MA

Nasional
Survei CSIS: Elektabilitas Ganjar Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Survei CSIS: Elektabilitas Ganjar Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Responden Yakin Koalisi Parpol 2024 Berpeluang Berubah

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Yakin Koalisi Parpol 2024 Berpeluang Berubah

Nasional
Judi dengan Hasil Korupsi Bisa Jadi TPPU, KPK Buka Kemungkinan Usut ke Arah Sana dalam Kasus Enembe

Judi dengan Hasil Korupsi Bisa Jadi TPPU, KPK Buka Kemungkinan Usut ke Arah Sana dalam Kasus Enembe

Nasional
Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Diperiksa Puspom

Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Diperiksa Puspom

Nasional
PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

Nasional
Rapat DPR Bareng Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Digelar Tertutup

Rapat DPR Bareng Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Digelar Tertutup

Nasional
Klaim Ada Diskriminasi di Pintu Masuk, IPW Batal Penuhi Undangan MKD DPR

Klaim Ada Diskriminasi di Pintu Masuk, IPW Batal Penuhi Undangan MKD DPR

Nasional
Soal Polemik Lukas Enembe dan KPK, Jokowi: Hormati Panggilan dan Proses Hukum

Soal Polemik Lukas Enembe dan KPK, Jokowi: Hormati Panggilan dan Proses Hukum

Nasional
Profil Kombes Ade Ary, Pengganti Budhi Herdi sebagai Kapolres Jaksel

Profil Kombes Ade Ary, Pengganti Budhi Herdi sebagai Kapolres Jaksel

Nasional
Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Jubir Pemenangan Gerindra, Punya Harta Rp 5,7 Miliar

Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Jubir Pemenangan Gerindra, Punya Harta Rp 5,7 Miliar

Nasional
DMC Dompet Dhuafa Kirim 300 Paket Hygiene Kit untuk Penyintas Banjir di Pakistan

DMC Dompet Dhuafa Kirim 300 Paket Hygiene Kit untuk Penyintas Banjir di Pakistan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.