Kompas.com - 15/03/2017, 14:29 WIB
Pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (memakai rompi tahanan) kembali menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (19/8/2014). Wawan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (memakai rompi tahanan) kembali menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (19/8/2014). Wawan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Djadja Buddy Suhardja, mengakui bahwa proses penentuan anggaran dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten, dikendalikan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, yang merupakan adik mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah.

Hal itu dikatakan Djadja saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/3/2017). Djadja menjadi saksi untuk terdakwa Atut Chosiyah.

Menurut Djadja, Wawan awalnya memerintahkan agar anggaran yang diusulkan dan disepakati DPRD Provinsi Banten dalam APBD 2012 untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp 208 miliar. Awalnya, anggaran yang diusulkan hanya sebesar Rp 190 miliar.

Djadja juga mengakui bahwa Wawan mengatur proses pengadaan alkes di Pemprov Banten.

(Baca: Anak Buah Atut Dipaksa Tanda Tangani Surat Pernyataan Loyalitas)

Pengaturan termasuk untuk menunjuk langsung perusahaan yang akan menjadi pelaksana pengadaan alkes.

Menurut Djadja, dalam koordinasi mengenai proses pengadaan melalui anak buah Wawan, yakni staf PT BPP Dadang Prijatna dan Yuni Astuti dari PT Java Medica.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Waktu itu sudah dalam bentuk list nama-nama pemenang. Saya berpikir itu dibuat oleh Dadang, kami ini harus mengamankan dalam pelaksanaan tender tersebut," kata Djadja.

Kemudian, menurut Djadja, Wawan juga menentukan sendiri harga perkiraan sendiri (HPS). Penyusunan tanpa mengikuti kewajaran harga pasar. Catatan penentuan harga disampaikan Wawan melalui Yuni.

"Saya sudah tidak berdaya waktu itu. Karena itu perintah Pak Wawan, kami harus patuh juga pada Bu Yuni, yang  berikan harga alkes itu dari Bu Yuni," kata Djadja.

(Baca: Jaksa KPK Sebut Pejabat Pemprov Banten Dibaiat untuk Patuh kepada Atut)

Dalam kasus ini, Atut didakwa merugikan negara Rp 79 miliar dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Ia juga didakwa memeras empat kepala dinas di Pemprov Banten sebesar Rp 500 juta.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.