Ketua KPK Sebut Ada Kasus Baru yang Lebih Besar dari E-KTP

Kompas.com - 15/03/2017, 13:38 WIB
Ketua terpilih KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo, pada acara serah terima jabatan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/12/2015). TRIBUNNEWS / HERUDINKetua terpilih KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo, pada acara serah terima jabatan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/12/2015).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo menyebutkan, ada kasus baru yang tengah dibidik oleh KPK.

Hal itu diucapkannya saat memberikan pidato di Institut Perbanas, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Awalnya, Agus mengatakan, setiap orang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

Ia mengatakan, telah banyak contoh kasus yang menjerat penyelenggara negera hingga pihak swasta.


"Kalau saya memberikan contoh banyak sekali kejadiannya. Contoh paling sederhana, Rp 2,3 triliun (kerugian proyek e-KTP) itu salah satu kasus yang sekarang baru ramai. Tapi yang lebih besar dari itu juga masih ada," kata Agus.

(baca: Ketua KPK Bantah Tuduhan Fahri Hamzah soal Kasus E-KTP)

Menurut Agus, potensi kerugian negara dari kasus tersebut lebih besar dari kasus korupsi e-KTP. Namun, kasus itu tidak melibatkan banyak pihak.

"Ada yang kerugian indikasinya lebih besar (dari kasus e-KTP), tapi kalau pelakunya tidak sebesar hari ini," ujar Agus.

Namun, ia enggan menjelaskan lebih jauh soal penyelidikan kasus tersebut.

"Enggak boleh lempar isu. Nanti dikira saya berpolitik," ucap Agus.

(baca: Bantah Tuduhan Fahri Hamzah, Ketua KPK Siap Bersaksi di Pengadilan)

Dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP, banyak pihak yang disebut menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012.

 
 

Korupsi terjadi sejak proyek itu dalam perencanaan serta melibatkan anggota legislatif, eksekutif, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta.

Hingga saat ini, baru ada dua terdakwa dalam kasus tersebut, yakni mantan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X