Bantah Tuduhan Fahri Hamzah, Ketua KPK Siap Bersaksi di Pengadilan

Kompas.com - 15/03/2017, 12:35 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo saat wawancara khusus dengan Kompas.com di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2/2016). Agus menjadi pimpinan KPK untuk masa bakti 2015-2019. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKetua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo saat wawancara khusus dengan Kompas.com di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2/2016). Agus menjadi pimpinan KPK untuk masa bakti 2015-2019.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPK Agus Rahardjo membantah tuduhan dirinya pernah ikut melakukan lobi-lobi proyek e-KTP sewaktu masih menjabat kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Ia menegaskan tidak ada konflik kepentingannya dalam pengusutan kasus korupsi e-KTP yang dilakukan KPK.

Tuduhan tersebut sebelumnya dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Agus menegaskan, dirinya siap memberi keterangan di pengadilan jika diperlukan nantinya.

"Kalau saya misalkan perlu dipanggil ke pengadilan, saya siap memberikan kesaksian. Ini semuanya sudah di pengadilan, ya mari kita buktikan di pengadilan," ucap Agus di Jakarta, Rabu (15/3/2017).

"Saya pesan begini, setiap kali ada tersangka kasus korupsi kok dibelain. Itu juga mungkin nggak tepat, ya. Jadi mari kita bangsa dan negara ini bersama-sama, ya korupsi harus kita hilangkan dari negara kita lah. Jadi langkah KPK jangan dihalangi seperti itu," lanjut Agus.

 

(baca: Fahri Hamzah Sebut Ada Konflik Kepentingan Ketua KPK pada Kasus E-KTP)

Agus mengaku tidak pernah melobi untuk memenangkan suatu proyek. Ia mengaku tidak mengetahui jumlah perserta konsorsium yang ikut dalam proyek e-KTP.

Selebihnya, Agus enggan memberikan komentar lebih jauh. Terlebih kasus ini telah masuk ke dalam pengadilan.

Fahri sebelumnya menuduh Agus pernah melobi sejumlah pejabat di Kementerian Dalam Negeri agar salah satu konsorsium dimenangkan.

Fahri mengaku mengetahui hal ini dari Pejabat Kemendagri yang sudah memberikan kesaksian kepada KPK.

"Bahkan ada pernyataan yang mengancam, kalau bukan (konsorsium) itu yang menang akan gagal. Agus yang ngomong begitu," ucap Fahri.

 

(baca: Fahri: Ketua KPK Pernah Ancam Kemendagri agar Menangkan Satu Konsorsium)

Fahri mempertanyakan kenapa kesaksian yang sudah diberikan oleh pejabat Kemendagri itu tidak dimasukkan ke dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.

Fahri menilai, konflik kepentingan Agus Rahardjo dalam kasus korupsi e-KTP ini sudah sangat kentara. Oleh karena itu, Fahri menuntut agar Agus segera mundur dari KPK.

Selain itu, Fahri juga mengusulkan hak angket kasus e-KTP di DPR untuk menyelidiki ketidakberesan dalam pengusutan kasus e-KTP ini.

"Secara etik? dia sudah enggak boleh ada disitu," ucapnya.

(baca: Fahri Hamzah Sebut Ada Konflik Kepentingan Ketua KPK pada Kasus E-KTP)

Dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP, banyak pihak yang disebut menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012.

 

Korupsi terjadi sejak proyek itu dalam perencanaan serta melibatkan anggota legislatif, eksekutif, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta.

Hingga saat ini, baru ada dua terdakwa dalam kasus tersebut, yakni mantan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X