Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut dalam Dakwaan Kasus E-KTP, Teguh Juwarno Akan Tempuh Jalur Hukum

Kompas.com - 15/03/2017, 12:08 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno berencana menempuh upaya hukum atas penyebutan namanya dalam dakwaan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Ia menyatakan tak terlibat proyek e-KTP.

"Saya sedang siapkan dokumennya," kata Teguh, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

"Saya pribadi tentu enggak bisa terima ini. Harga diri saya diinjak, kehormatan saya dihancurkan. Ini pembunuhan karakter, saya akan lawan dan gunakan hak konstitusi. Saya akan lawan secara hukum," kata dia.

Menurut Teguh, pernyataan bahwa ia turut menerima fee dari proyek e-KTP adalah karangan bebas.

Ia menilai, ada sejumlah keterangan di dalam berkas dakwaan yang janggal.

(Baca: Bantah Terlibat Korupsi E-KTP, Teguh Juwarno Ungkap Sejumlah Kejanggalan)

Pertama, dikatakan bahwa medio September hingga Oktober 2010 terjadi penyerahan uang kepada banyak pihak di Ruangan Pimpinan Komisi II saat itu, Mustokoweni.

Padahal, Mustokoweni meninggal pada 18 Juni 2010.

"Bahkan dikatakan Mustokoweni salah satu penerima. Arwahnya yang terima?" kata Teguh.

Kejanggalan lainnya, kata Teguh, ia menjabat Wakil Ketua Komisi II pada 21 Oktober 2009 hingga 21 September 2010. 

Sementara, dalam dakwaan disebutkan bahwa ada penyerahan uang kepada Teguh dalam tiga tahap, salah satunya diserahkan sekitar Agustus 2012.

"Di situ Miryam (Haryani) katanya meminta uang dan diserahkan ke pimpinan salah satunya saya. Ini jelas fatal," kata dia.

Ia juga mengakui bahwa saat dipanggil sebagai saksi oleh KPK dirinya ditunjukkan dokumen penambahan anggaran e-KTP pada 2011.

Teguh menyatakan, ia tak menandatangani dokumen tersebut.

"Yang tanda tangan hanya satu pimpinan dan tiga orang anggota Badan Anggaran," kata dia.

Teguh menegaskan siap jika harus memberikan keterangan di persidangan.

Dalam dakwaan, Teguh disebut menerima 167.000 dollar AS dari proyek senilai Rp 5,9 triliun.

Kompas TV Membongkar Kasus Megaproyek E-KTP (Bag 5)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com