Kompas.com - 14/03/2017, 23:29 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Tobias Basuki mengatakan, terdapat banyak potensi masalah dalam penerapan pemungutan suara secara elektronik (e-voting). Salah satunya potensi korupsi.

"Ketika waktu diadakan  e-KTP aja korupsinya besar sekali. Di sini, potensi korupsinya jauh lebih besar lagi. Jumlah TPS (tempat pemungutan suara) banyak, apalagi serentak," kata Tobias di kantor CSIS, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Potensi korupsi dakam penerapan e-voting dapat terjadi melalui pengadaan barang dan jasa. Banyak infrastruktur yang diperlukan untuk penggunaan e-voting di 34 Provinsi.

Selain server dengan keamanan tingkat tinggi yang memakan banyak biaya, peralatan lain saat pemilih suara juga tidak terhindarkan, termasuk dalam perawatan alat e-voting untuk digunakan di kemudian hari.

(Baca: Soal "E-Voting", KPU Akui Sudah Didatangi Vendor)

Tobias menilai, penerapan e-voting dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan penyelenggara pemilu. Saat suara diberikan dengan e-voting, tingginya akses keamanan dapat menghilangkan transparansi terhadap pemilih.

"Ini bisa black box, masyarakat bisa tidak yakin lagi dengan sistem e-voting ini. Transisi itu belum perlu, kan sistem kita saat ini sudah jalan sangat baik. Kita dipuji dunia," ujar Tobias.

Tobias menilai, Indonesia hingga membutuhkan e-voting dalam pemilu 2019. Beragamnya kondisi geografis Indonesia, dinilai akan membuat masalah baru jika e-voting diterapkan tanpa pertimbangan matang.

"Itu rumit karena di pelosok minim teknologi. Kemudian penyelenggaranya, itu kan TPS 540.000 lebih, berarti harus latih 500.000 orang yang bisa operasika itu," katanya.

E-voting rencananya akan diterapkan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019. Saat ini, anggota panitia khusus (pansus) rancangan Undang-undang Pemilu sedang mempelajari penerapan e-voting di Indonesia. Mereka melakukan studi banding ke Jerman dan Meksiko pada 11-16 Maret 2017.

Kompas TV Di SD Ini, Ketua Kelas Dipilih Lewat E-Voting
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.