Sekretaris Dewan Kehormatan: Ada Keprihatinan di Internal Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso, mengakui ada keprihatinan di internal Partai Golkar saat nama Setya Novanto disebut dalam dakwaan sidang kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Setya Novanto merupakan Ketua Umum Partai Golkar yang pada saat proyek ini dibahas di DPR menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. 

"Saya enggak tahu tepatnya apa dengan bahasa apa menggambarkan kondisi ini. Mungkin lebih tepat keprihatinan karena menyangkut posisi tertinggi di Partai Golkar," kata Priyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

"Posisi beliau sebagai Ketua Umum Golkar, pucuk tertinggi pimpinan partai sebesar golkar, ditambah dengan posisi Ketua DPR, membuat beritanya menjadi besar kayak gempa," lanjut Priyo.

(Baca: Dewan Pakar Golkar Sayangkan Dakwaan Sidang E-KTP Bocor) 

Karena itu menilai wajar bila beberapa elemen penting Golkar seperi Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan mulai menyikapi dan membahas efek samping bagi partai setelah disebutnya nama Novanto dalam dakwaan.

Meski demikian, ia dan seluruh elemen Dewan Kehormatan Partai Golkar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Novanto.

Ia pun berharap status Novanto dalam kasus korupsi E-KTP hanya sebatas saksi.

"Saya minta doa teman-teman. Semoga berujungnya sebagai saksi. Tadi harapan Pak Novanto seperti itu ya saya mengaminkan," tutur Priyo.

Dalam dakwaan, Novanto disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran e-KTP yang mencapai Rp 5,9 triliun.

(Baca: Golkar Terseret Kasus E-KTP, Dewan Pakar Minta Kader Jaga Soliditas)

Menurut jaksa KPK, Novanto bersama pengusaha Andi Narogong, Ketua Umum Partai Demokrat saat itu Anas Urbaningrum, dan Bendahara Umum Partai Demokrat saat itu Muhammad Nazaruddin, menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, rencananya 51 persen atau Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagi ke sejumlah pihak. Novanto bersama Andi, Anas, dan Nazaruddin kemudian disebut mengatur pembagian anggaran dari 49 persen yang rencananya akan dibagi-bagi.